REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyatakan belum ada pertemuan antara Presiden SBY dengan partainya terkait evaluasi koalisi. Dia pun berpendapat evaluasi harusnya berbasis kinerja dan tidak menggunakan pertimbangan politik. Kontrak baru juga tidak diperlukan.

“Sampai sekarang belum ada pertemuan SBY dengan PKS. Tidak tahu kenapa,’’ tegas Mahfudz, Kamis (10/3). Tapi jika mencermati pidato Sekretaris Kabinet, Mahfudz berpendapat pertemuan SBY dengan PKS memang tidak harus digelar.

Kepastian reshuffle tidak akan digelar dalam waktu dekat sebagaimana pernyataan Presiden, menurut Mahfudz pasti sudah mempertimbangkan plus dan minusnya. “Mungkin melihat dan menilai perkembangan isu dan perdebatan reshuffle tidak membawa kebaikan. (Keputusan ini mungkin) dalam rangka untuk mendinginkan situasi,” kata dia.

Mahfudz tidak khawatir akan ada reaksi ‘cemburu’ dari partai sesama anggota koalisi pendukung Pemerintah. Menurut dia, istilah ‘anak nakal’ untuk partainya adalah penilaian subjektif yang didasari penilaian PKS melanggar kesepakatan. Padahal PKS berpendapat tak ada pelanggaran.

Menurut Mahfudz, kesepakatan koalisi haruslah dibangun melalui diskusi, dua arah, dan menggunakan argumentasi yang jelas. “Ketika tidak seluruh hal bisa disepakati, maka harus ditentukan bagaimana mengelola bagian yang tak disepakati itu. Harus ada ruang untuk bagian ‘ketidaksepakatan’, dengan pengelolaan yang baik,’’ kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika