REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi PDIP Pramono Anung Wibowo, mengatakan, saat ini para pemimpin selalu berhitung secara politik, sehingga sulit menemukan pemimpin yang memiliki jiwa negarawan. "Para pemimpin akan berhitung secara politik, apakah kebijakannya didukung atau tidak oleh mayoritas. Akibatnya, hak minoritas terabaikan," kata Pramono saat menjadi pembicara diskusi 'Pemerintahan Tanpa Negarawan' di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).
Ia mencontohkan, dalam kasus Ahmadiyah, kepala daerah yang ingin maju lagi, mengeluarkan aturan yang melarang kegiatan Ahmadiyah dengan perhitungan akan didukung oleh mayoritas rakyat pada pemilihan berikutnya. "Ini membahayakan bagi republik. Tugas negara seharusnya memenuhi hak konstitusional semua warga negara," kata Pramono.
Menurut dia, saat ini pemimpin-pemimpin politik sudah berpikir menuju satu panggung besar, yakni Pemilu 2014. "Tidak adanya tokoh yang menonjol saat ini, membuat pemimpin berlomba-lomba untuk meraih simpati mayoritas agar didukung pada saat pemilu," katanya.
Wakil Ketua DPR dari F-PDIP itu juga mengatakan, dalam pemerintahan saat ini banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas, mulai kasus Bank Century, kasus Bibit-Chandra, kasus Gayus hingga permasalahan dalam tubuh koalisi. "Pemimpin harus memiliki sikap yang tegas dalam mengatasi persoalan yang ada," katanya.
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, pemimpin harus melakukan tindakan yang tegas untuk melindungi orang-orang yang termarjinalkan. "Kalau pemimpin tidak punya empati kepada mereka termarjinalkan, maka kita pantas bertanya apakah ciri kenegarawanan itu masih dimiliki apa tidak?," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika