REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi PDIP Pramono Anung Wibowo menegaskan, yang bisa mengambil keputusan partainya masuk koalisi hanya Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
"Yang bisa lakukan perubahan ibu Mega karena memang kewenangan itu ada pada beliau," kata Pramono usai menjadi pembicara dalam diskusi "Pemerintahan Tanpa Negarawan" di Megawati Institute, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sebenarnya sikap PDIP tentunya menghormati kalau ada ajakan, namun PDIP memiliki aturan kongres partai dan keputusan kongres partai sudah jelas menjadi pegangan Bu Megawati. Namun, PDIP tidak selalu dalam posisi diametral dan berhadapan dengan pemerintah karena tidak semua persoalan dipandang berbeda dengan pemerintah.
"Hal-hal menyangkut kesejahteraan masyarakat, hal-hal tentang kebaikan bangsa tentunya kita bisa bersama-sama, tetapi untuk hal yang perlu adanya keseimbangan PDIP memang mengambil sikap seperti itu," ujar Pramono. Ia mengatakan, keputusan partainya untuk beroposisi tidak bisa diubah oleh orang perorang, kecuali ketua umum.
"Itu kan pilihan politik dan merupakan keputusan kongres partai. Yang bisa mengubah bukan orang perorang. Yang punya kewenangan hanya ada pada satu orang yaitu tentunya Bu Mega. Bu Mega juga memberikan kesempatan kepada yang lain-lain membangun komunikasi yang baik," paparnya.
Pramono menjelaskan, apa yang dilakukan dua orang petinggi partainya kepada Partai Demokrat semata-mata untuk mencairkan ketegangan saja. "Komunikasi yang dilakukan pak Taufik (Kiemas) dan mbak Puan (Maharani) merupakan bagian dari usaha mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi antara PDIP dan Demokrat atau dengan pak SBY," tandasnya.
Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada sikap resmi dari bu Mega atas pinangan demokrat. Sikap bu Mega yang terakhir disampaikan pada pidato beliau memperingati HUT partai pada 10 Januari 2011 lalu.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, keputusan politik seperti itu cukup penting diambil oleh Megawati. "Ini menegaskan bahwa apa yang dicari oleh PDIP itu bukan hanya kekuasaan. Tapi bagaimana memperoleh kekuasaan dengan cantik dan tidak menjadi pengekor kekuasaan yang tidak sejalan dengan PDIP," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika