REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wacana perombakan atau reshuffle kabinet makin santer terdengar. Namun, sejauh ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih membuat teki-teki apakah reshuffle akan betul-betul dilakukan terhadap menteri dari partai yang suka berseberangan dengan mayoritas suara koalisi pendukung pemerintah, yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS)? Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Golkar, Indra J Piliang, menyatakan tidak merasa terancam dengan wacana reshuffle itu karena Golkar dalam posisi telah banyak memberikan kontribusi bagi SBY.
Sementara pengamat politik dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, malah tidak percaya akan terjadi reshuffle kalau yang dimaksud tujuannya hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan dan mengamankan pemerintahan.
Berikut wawancara Republika dengan kedua tokoh:
Indra J Piliang, Golkar
Reshuffle masih menunggu keputusan Presiden SBY. Kira-kira Golkar masih dibutuhkan?
Partai Golkar ada di pemerintahan sekarang itu lebih untuk kepentingan SBY. Jadi, saya tidak yakin Presiden SBY berani mengeluarkan Golkar dari koalisi. Agak kurang tepat jika disebutkan Golkar yang membutuhkan pemerintah. Saya merasa ancaman (reshuffle) itu baru di tingkat speaker.
Seberapa besar keterikatan SBY terhadap Golkar?
Fakta menunjukkan sejak 2004-2009, SBY sangat dibantu dengan kehadiran Partai Golkar yang merupakan partai pemenang pemilu di legislatif. Kalau kita lihat bagaimana kerja keras Golkar dengan Jusuf Kalla (JK) selama lima tahun itu, menunjukkan bahwa politisi Golkar begitu komit dengan agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan yang menyangkut masyarakat banyak.
Apakah komitmen Golkar sekarang berbeda?
Belakangan Golkar tidak terlalu militan lagi mendukung SBY-Boediono karena banyaknya kekecewaan selama Pemilu 2009. Hampir seluruh prestasi yang diraih oleh pemerintahan SBY-JK itu diklaim sebagai prestasinya Partai Demokrat dan prestasinya SBY belaka. Dan, (klaim) itu pun berlanjut.
Dengan begitu, apa yang dilakukan Golkar?
Ada upaya yang ingin dilakukan Golkar untuk melonggarkan ikatan batin dengan SBY-Boediono dan Partai Demokrat. Bagaimana pun, mereka (Partai Demokrat) sudah besar, tapi ingin seperti anak, harus terus disuapin, dibelain. Kita yang ke depan, mereka tidak berbuat apa-apa. Itu kan tidak bagus buat partai yang mengaku sebagai pemenang pemilu.
Sebetulnya, seperti apa sikap Golkar menghadapi ancaman reshuffle?
Di Golkar, yang mau berada di dalam pemerintahan cuma segelintir orang, kalau boleh dikatakan tidak lebih dari 10 atau lima orang. Kita harus lihat lagi Golkar menjadi penting pasca SBY-JK cerai.
Ketika Munas Golkar di Pekanbaru -- dan itu munas tersengit antara satu kekuatan oposisi dan koalisi -- Pak JK dan Surya Paloh medukung untuk oposisi, sedangkan Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie menyuarakan sebaiknya di dalam (pemerintahan). Seusai Pak JK berpidato, paginya kita melihat Pak SBY berpidato di Istana, di bawah pohon.
Jarang kita melihat beliu konferensi pers seperti itu. SBY mengatakan Golkar adalah partai pemerintah. Akhirnya Bang Ical terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dan terjadilah apa yang disebut dengan koalisi.
Apa yang diinginkan Golkar dalam koalisi ke depan?
Golkar memandang kalau memang mau melakukan renegosiasi ataupun reposisi terhadap apa yang disebut dengan koalisi, maka duduklah secara proporsional. Itu kalau kekuatan Golkar mau dikerahkan untuk kepentingan koalisi ataupun kepentingan SBY-Boediono ke depan.
Ya, pragmatis saja. Maka, kenapa PKS lebih banyak dapat kursi (di kabinet) ketimbang kita? Kan harusnya seimbang. Golkar (dengan hanya dua menteri sementara PKS empat menteri) merasa terlalu murah harganya di dalam pemerintahan ini. Kita tidak ingin seperti itu. Selama ini kan ada komitmen bersama dalam pemerintahan SBY-Boediono.
Bagaimana kalau pada akhirnya partai yang jelas-jelas ada di oposisi pindah menjadi anggota kaolisi?
Tidak masalah. Itu bisa memberikan sinyal yang jelas kepada kepentingan-kepentingan jangka menengah. Misalnya, bagaimana koalisi Pilpres 2014. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik termasuk Gerindra akan diikuti oleh partai-partai politik lainnya termasuk Golkar yang memang pasif saja sampai menunggu keputusan dari Presiden.
Kalau dilakukan reshuffle, apakah jadinya tidak seperti tambal sulam?
Lah itu yang jadi masalah. Reshuffle ini sebetulnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau hanya untuk kepentingan kekuasaan semata? Bagaimana tiba-tiba kita melihat wajah dari PDI-P bilang rezim ini benar dan Golkar bilang rezim ini salah?
Kalau Golkar dan PKS dikeluarkan apa pemerintahan akan berjalan stabil?
Kita tidak bisa menjamin itu. Golkar dan PKS punya chemistry yang kuat baik di luar maupun di dalam pemerintahan dan memilki keunggulan sendiri. Hal itu belum tentu komit dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura. Angket Bank Century sudah menunjukkan bahwa selama ini lobi-lobi yang dilakukan Golkar lebih efektif ketimbang yang dilakukan oleh Partai Demokrat.
Namun, pemerintah SBY-Boediono harus bertahan lima tahun. Tidak boleh ada lagi pemerintah yang jatuh seperti era Gus Dur. Ada banyak masalah yang akan mencederai transisi demokrasi jika itu terjadi pada pemerintahan sekarang akibat dari keputusan segelintir orang di Partai Demokrat.
Tetapi, kalau pun Presiden akhirnya memutuskan menteri-menteri dari Golkar dikeluarkan dari kabinet, itu juga tidak masalah. Kami nothing to lose saja. Jadi kami, kaum muda Golkar, agak menggelisahkan jika Golkar dianggap disandera bukan oleh ketua umum sendiri melainkan adanya tekanan dari pihak luar. n mg 10, ed: asep nur zaman
Berita Terkait Kaitkan Berita
J Kristiadi
Pendapat Anda soal rencana reshuffle oleh Presiden SBY?
Anda percaya akan ada reshuffle? Saya yakin tidak ada. Yang namanya reshuffel itu dilakukan dengan suatu tujuan yang jelas bagi kepentingan rakyat, bukan bagi-bagi kue kekuasaan demi mengamankan sisa pemerintahan 3,5 tahun berikutnya. Logikanya, kalau reshuffle artinya merombak posisi menteri, maka reshuffle kali ini tidak ada gunanya. Konsepnya kosong.
Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?
Isu resuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.
Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.
Jadi, saya pikir, ini hanya cari aman pemerintah saja. Kalau mau cari aman ya sudah tidak usah jadi presiden.
Lalu apa keuntungannya jika reshuffle itu dilakukan?
Sekali lagi, bagi saya reshuffle ini tidak penting. Kecuali untuk orang-orang yang ingin membagi-bagi akses untuk peta politik mereka saja dan membiayai partai-partai politik mereka untuk Pemilu 2014.
Jadi tidak ada isu politik yang berguna bagi masyarakat luas yang mengiringi isu reshuffle saat ini. Ini kan soal kesepakatan apa saja yang pernah mereka buat pada saat pertama berkoalisi. Semauanya pragmatisme. Sebenarnya mereka itu saling terjerat oleh kepentingan mereka masing-masing.
Kalau Golkar dan PKS dikeluarkan apakah pemerintah akan stabil?
Itu cuma analisis dangkal-dangkalan saja. Mereka hanya berpikiran soal agenda Pemilu 2014. Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja. Kan mereka juga sudah bilang begitu.
Kalau konsep reshuffle yang benar itu seperti apa sih?
Begini, dalam khasanah bahasa Belanda ada kata atau istilah yang berbunyi rijsttafel. Kata itu mengacu pada sajian makanan untuk para tamu yang datang. SBY jelas tidak menunjukkan niat yang serius melakukan reshuffle untuk kepentingan rakyat. Yang terlihat hanya membagi-bagikan kue pada parpol untuk kenyamanan SBY semata. Ya seperti rijsttafel itu.
Jadi sekadar bagi-bagi kue. Soalnya tidak ada diskusi publik, pembahasan substansial yang mengarah pada perlunya melakukan reshuffle dalam artian perombakan untuk menyasar jalannya pemerintahan semakin efektif. Coba Anda jawab sendiri, yakin tidak kalau reshuffle-nya hanya bagi-bagi kue maka pemerintahan akan berjalan makin efektif? Saya sih tidak yakin.
Lalu seharusnya apa yang dilakukan SBY saat ini?
Kalau SBY serius mau melakukan reshuffle, maka seharusnya dia secara jelas menentukan apa tujuan dan agenda mendesak dari reshuffle. Misalnya, di bidang politik, tonggak-tonggak apa saja yang harus dibenahi? Dari pusat sampai daerah apa yang mau dibangun? Di bidang ekonomi, apa-apa yang mau didekati lagi, contoh soal infrastruktur?
Namun, hingga saat ini apa tujuan dan agenda reshuffle tidak pernah dibicarakan. Alasan yang disampaikan dalam pidato politik itu tidak ada urusannya dengan rakyat. Tidak ada yang greget untuk kepentingan rakyat. Fokusnya pada pengingkaran terhadap 11 perjanjian atau kesepakatan koalisi sebelum membentuk kabinet.
Isu seperti itu secara publik memang menarik dibicarakan karena menaikkan tensi politik. Adrenalin elite-elite politik pada naik semua. Tapi, untuk tujuan yang hakiki seperti kepentingan rakyat, ya jauh sekali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika