REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Demokrat meyakini adanya gerakan yang mengarah pada upaya pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono meski hal itu tidak pernah terungkap secara terbuka.
"Usaha pemakzulan ada. Meski tidak eksplisit dikatakan, tapi 'move-move' yang dilakukan di parlemen, seperti hak angket, hasil akhirnya bisa mengarah ke sana," kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla saat jumpa pers bersama fungsionaris sejumlah partai politik dan Forum Revovasi Indonesia (FRI) di kantor DPP PNBK di Jakarta, Ahad.
Oleh karena itu, lanjut Ulil, koalisi partai pendukung pemerintah harus menjamin pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono bisa berlangsung hingga akhir masa jabatan pada 2014 serta berjalan secara efektif. "Selama ini SBY tidak bisa tenang menjalankan kebijakannya karena ditorpedo rekan koalisi," kata Ulil yang juga dikenal sebagai tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL).
Fungsionaris Partai Demokrat Bob R Randilawe menambahkan, pemakzulan memang tidak dilarang konstitusi, namun bila itu dilakukan maka "ongkosnya" sangat mahal, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Menurutnya, pemakzulan cukup sampai era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saja.
"Teman-teman yang mau memakzulkan pemerintahan yang sah berpikir ulanglah, apakah itu bermanfaat atau justru 'setback'. Pemikiran kritis harus dalam kerangka NKRI, jangan gunakan pola akrobatik politik atas nama rakyat," katanya.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori menyatakan, pemikiran untuk melakukan pemakzulan harus dihentikan karena pemaksaan pergantian pemerintahan pasti akan menimbulkan korban. "Kita punya pengalaman, jadi jangan diulangi," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika