REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan publik kini meyakini 'reshuffle' kabinet bukan jaminan efektivitas Pemerintahan koalisi ini akan lebih baik. "Malahan, isu 'reshuffle' kabinet akhir-akhir ini hanya dimaknai publik sebagai manuver politik Pemerintah untuk menutup-nutupi kelemahannya," katanya, Ahad.

Apalagi jika alasan utama 'reshuffle' kabinet, menurutnya, semata-mata karena kemarahan partai tertentu dan Presiden.

"Jelas bahwa untuk meraih kembali kepercayaan dan keyakinan rakyat, Presiden justru harus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepemimpinannya di kabinet maupun koalisi," tandas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar (PG) ini.

Publik sudah yakin, lanjutnya, kunci peningkatan kinerja Pemerintahan sekarang ini ialah efektivitas kepemimpinan Presiden dan bukan semata-mata 'reshuffle' kabinet. "Karena itu, publik melihat nafsu merombak formasi kabinet sebagai tontonan tentang bagaimana Presiden dan Partai tertentu melampiaskan kemarahan pasca gugurnya usul hak angket (mafia) pajak di DPR RI," tandasnya.

Yakni, demikian Bambang Soesatyo, marah karena satu-dua anggota koalisi konsisten bersikap kritis. Seharusnya mereka introspeksi, karena gagal mengelola koalisi sebagaimana mestinya. "Idealnya, acuan 'reshuffle' adalah pandangan obyektif tentang kinerja kabinet, bukan semata-mata karena alasan marah terhadap anggota koalisi," tegasnya.

Satu-satunya upaya relevan dan mendesak untuk dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya, ialah segera memperbaiki efektivitas kepemimpinannya. "Jika kinerja Pemerintah mumpuni, keyakinan dan kepercayaan rakyat datang dengan sendirinya, tanpa perlu program pencitraan," pungkas Bambang Soesatyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika