REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, partainya mengusulkan tiga agenda terkait koalisi. Pertama, menulis ulang kontrak politik. "Karena yang saya tahu dan dengar kontrak politik kemarin terlalu normatif, tidak impelentatif dan multiinterprentatif," jelasnya.

Menurut Bima, adanya pernyataan yang keluar dari anggota koalisi yang menyatakan, partainya berkoalisi dengan SBY dan bukan dengan Demokrat sangat berbahaya. "Kontrak politik harusnya memberikan sinkronisasi antar eksekutif dan legislatif," tegasnya.

Kedua, tambah dia, koalisi perlu memperjelas mekanisme pembuatan keputusan di Setgab. Bima perpendapat, jangan sampai Setgab itu hanya formalitas. Ketiga, tutur Bima, yang kedodoran di Setgab kemarin itu aspek komunikasi politiknya.

"Ini harus dibenahi, siapa yang berhak bicara atas nama Setgab. Jubir Demokrat itu siapa?. Karena memang jika aspek komunikasi politik tidak ditata, noise-noise itu terus akan memperkeruh internal Setgab," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika