REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Anis Matta, menyayangkan sikap sejumlah elite Partai Demokrat yang dinilai telah memprovokasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk me-"reshuffle" menteri dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.
"Selama ini ini sejumlah elite Partai Demokrat telah memprovokasi secara berlebihan kepada Presiden Yudhoyono," kata Muhammad Anis Matta kepada pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Anis Matta menjelaskan, persoalan yang muncul di antara anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah bukan karena menteri-menteri dari partai politik memiliki kinerja yang buruk, tapi komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat yang buruk.
Ia menegaskan, persoalan koalisi sangat sederhana, hanya komunikasi politik yang tidak berjalan efektif. Sejumlah elite Partai Demokrat, kata dia, telah gagal mengelola komunikasi politik di parlemen dengan menilai perbedaan pandangan sebagai sikap yang melanggar kontrak politik.
"Dalam perspektif komunikasi, teman-teman dari Demokrat gagal mengelola perbedaan dan keragaman di dalam koalisi. Namun ironisnya, kegagalan tersebut justru ditimpakan kepada partai politik mitra koalisi," katanya.
Menurut dia, PKS berharap ketika komunikasi politik di antara elite Partai Demokrat dan elite mitra koalisi ada yang kurang harmonis, Presiden Yudhoyono sebagai ketua umum koalisi hendaknya segera mengundang seluruh ketua umum partai politik anggota koalisi untuk mengharmoniskan komunikasi.
"Tapi hal itu tidak pernah terjadi," katanya. Anis menambahkan, jika dilakukan komunikasi politik yang elegan, PKS meyakini koalisi selalu berjalan harmonis dan tidak terjadi dinamika seperti ini.
Selama ini, kata dia, Partai Demokrat berjalan sendiri tapi ketika tersandung pada sebuah persoalan, Partai Demokrat mengajak partai mitra koalisi untuk mengatasinya bersama-sama.
"Kalau situasinya seperti ini terus, itu berarti partai politik mitra koalisi hanya menjadi seperti pemadam kebakaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika