REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menyusul ketidakharmonisan koalisi pemerintahan saat ini, Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, mengaku siap jika dirinya terkena reshuffle. Di sisi lain ia pun berharap koalisi perlu melakukan evaluasi bersama mengenai ketidakkompakan yang akhir-akhir ini terjadi.
Salim menuturkan untuk reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan ia pun tak mempermasalahkan jika presiden melihat ada menteri yang perlu diganti. "Presiden punya tim evaluasi dari UKP4 dan pasti akan memberi penilaian sendiri, saya sebagai menteri dari PKS siap saja," katanya, usai rapat kerja RUU Fakir Miskin dengan Komisi VIII DPR, Rabu (2/3).
Terkait ketidakharmonisan yang terjadi di sekretariat gabungan (setgab), ia menuturkan agar seluruh partai yang tergabung mengevaluasi diri. "Jadi agar setgab ini maksimal karena namanya koalisi kan bersama," ujar Salim. Mengenai ketidakkompakan yang terjadi pun, tambah Salim, perlu dilihat penyebabnya karena saat masa pemerintahan 2004-2009 koalisi berjalan mulus.
Menurut pengamatannya, masalah yang terjadi di setgab harus diperbaiki bersama karena saat menandatangani kesepakatan koalisi memiliki komitmen bersama. "Harapannya Setgab dikelola secara professional dan kalau ada perbedaan pendapat selesaikan di setgab, tidak diluar," tutupnya.