REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menyusul pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal masa depan koalisi politik, kabar reshuffle makin gencar terdengar. Meski Presiden mengatakan sejauh ini baru mengevaluasi efektifitas koalisinya dan akan mengumumkan hasil evaluasi itu dalam waktu dekat.
Dalam pidatonya, Selasa lalu, SBY secara khusus menyebutkan ada satu atau dua partai politik yang menurut dia tidak mematuhi nota kesepahaman dan kode etik koalisi. Sebelum pidato, Staf khusus SBY bidang politik, Daniel Sparingga, menyebutkan dua partai yang dinilai 'aneh' saat angket pajak di DPR adalah Golkar dan PKS.
Dari informasi yang dihimpun Republika, Rabu, bisa jadi ada dua menteri dari PKS yang akan digeser. Kedua menteri itu adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring.
Suswono adalah mantan anggota DPR. Sementara Tifatul adalah mantan presiden PKS yang juga menjadi ujung tombak PKS dalam berkoalisi dengan Demokrat di Pemilu Presiden 2009. Kepastian apakah dua menteri ini benar-benar diganti belum bisa didapat dan masih terbuka kemungkinan perkembangan lain yang terjadi.
Namun Senin kemarin, Tifatul mengatakan ia siap bila nantinya ganti oleh SBY. ""Kita siap, karena kita memang ditugaskan untuk siap, mati saja siap. Bagi saya jabatan ini sebuah amanah," katanya.
Ia mengatakan, jika Presiden SBY mengambil langkah itu maka berarti Presiden telah memperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, TIfatul berpendapat, keputusan tersebut harus diterima karena dinilai merupakan langkah terbaik untuk bangsa.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet tersebut kepada Presiden. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kita sebagai menteri kerja profesional karena yang di Sekgab itu bukan menteri tapi partai," katanya.
Sementara kader Golkar di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Agung Laksono, menegaskan tidak ada alasan yang kuat untuk mendepak Golkar dari kabinet. Agung yang dapat kursi Menko Kesra menegaskan, "Saya bekerja sepenuh hati. Tidak cukup alasan mendepak."