REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN--Mensos Salim Segaf Al-Jufri membantah bahwa kementeriannya pilih kasih dalam menyalurkan dana hibah bergulir Kelompok Usaha Bersama (KUBE), apalagi dengan mengkaitkannya dengan program Partai Keadilan Sosial (PKS).
Mensos Salim Segaf Al-Jufri memang berasal dari partai ini, dan di lapangan timbul kerugiaan bahwa dana ini sebagian besar digulirkan dengan program pendampingan yang mengikutkan para kader dan simpatisan parpol PKS.
Menurut Mensos, ia secara rutin selalu mengevaluasinya program KUBE ini. Katanya, dana ini diberikan tanpa melihat asal-usul penerimanya, apakah mereka dari simpatisan partai tertentu ataukah dari umat agama tertentu.''Contohnya, di Bali dana KUBE ini diberikan pada peternak Babi. Ahhh peternak Babi. Kira-kira ada tidak kader PKS yang beternak Babi. Tidak ada ...,'' kata Mensos Salim Segaf Al-Jufri, usai menyerahkan dana KUBE untuk korban Merapi di Cangkringan, Sleman, Sabtu (26/02).
Menurut dia, KUBE ini memang dicanangkan untuk warga miskin dan menjadi program unggulan Kementrian Sosial.Diingatkan, menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY ini adalah menteri yang diangkat untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kelempingan kelompok.''Jadi menteri itu bukan milik parpol tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu atau agama tertentu, sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang holistik, menyeluruh. Yang penting mereka adalah warga negara Indonesia,'' tandasnya.
Menurut Menteri, memang saat ini ia fokus untuk menyalurkan dana KUBE di daerah bencana, namun tidak semua dari Rp 450 miliar dana KUBE yang tersedia akan disalurkan ke daerah bencana.''Ya mungkin di daerah bencana bisa kita salurkan untuk 1.000 KUBE,'' kata dia. ''Mungkin bisa lebih,'' kata dia.
Dia juga berharap dunia usaha juga bisa membantu program ini, misalnya dengan dana CSR mereka. ''Contohnya sudah ada. Kita hanya memberikan data basenya dan pengusaha turun sendiri,'' kata Menteri.
Mensos mengatakan ia sendiri ingin dana ini berhasil digunakan dengan baik di masyarakat. ''Harus sukses. Artinya bukan hanya dana itu berhasil disalurkan, tapi juga harus berhasil digunakan masyarakat miskin untuk mengembangkan kehidupan mereka,'' tuturnya.
Ia memang sangat terbantu apabila pemerintah setempat juga memberikan dana pendampingan bagi program ini, seperti yang dilakukan di Kabupaten Sleman.
Tapi, katanya, tentang dana pendampingan ini, kementriannya juga harus melihat kemampuan keuangan pemerintah setempat. ''Kita inginkan memang dana pendamping tersebut dari daerah, tapi kita harus melihat kemampuan daerah tersebut. Kalau tidak ada anggarannya di pemerintah daerah tentunya kita akan cari solusinya,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika