REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki koordinasi yang lemah dengan para kepala daerah, khususnya gubernur. Jika koordinasi itu berjalan dengan baik, Presiden tidak perlu menegur kepala daerah yang masih memiliki kinerja kurang.

"Cara Presiden mengkritik kinerja gubernur kemarin itu justru menunjukkan betapa lemahnya koordinasi kepala negara kepada para pembantunya di tingkat provinsi selama ini," kata Sekjen Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Rabu (23/2).

Contoh kritik Presiden adalah kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di mana Presiden sangat mungkin untuk secara cepat memanggilnya bila ada persoalan sosial misalnya kemacetan yang sudah sejak lama menjadi persoalan Jakarta dan Presiden merasakan langsung bertahun-tahun lamanya.

Presiden, lanjut Masykur, juga terkesan sporadis dalam memberikan catatan kritis terhadap para gubernur, padahal mestinya Presiden memberikan catatan kritis tersebut secara menyeluruh berdasarakan rancangan dan program yang sudah dicanangkan sebelumnya baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

"Secara politis, kritik Presiden terhadap gubernur ini ingin menegaskan kembali opsi pemerintah untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD, karena secara kinerja gunernur yang dipilih langsung juga mempunyai kelemahan kerja yang sama," ujar Masykur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika