REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut berbagai komitmen pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah, termasuk dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, hanya pepesan kosong. Ini karena tidak ada yang berjalan. Pembangunan infrastuktur jalan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, misalnya, tidak konkret dan sulit terlaksana.
Bicara soal pembangunan yang mandeg, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, juga teriak. Ia akan melibas pejabat eselon yang menghambat arus investasi ke Indonesia. Seperti apa langkah yang akan diambil? Berikut petikan wawancara Republika dengan Dipo Alam:
Anda akan melibas pejabat eselon yang menghambat investasi?
Baru antisipasi. Presiden bilang sudah jelas, masterplan (untuk pembangunan) sudah ada. Nah, kalau terus menghambat juga, Pak Hatta (Menko Perekonomian Hatta Rajasa) bilang, sikat. Maka, saya bilang, libas. Nah, itu maksud saya.
Presiden menyebut program pembangunan transportasi di Jakarta termasuk pepesan kosong, tapi Gubernur Fauzi Bowo tidak merasa ditegur?
Yang bilang (ditegur) siap sih? Saya tidak mengerti. Masalah kemacetan jalan kan bukan karena Pak Fauzi Bowo. Makanya, kita mau memecahkan, sekarang bagaimana ini? Kita mau berangkat menuju Greater Jakarta, Presiden bilang jangan sampai kita keluar (rumah), jalan sudah macet semua.
Jadi, pernyataan Presiden itu tidak bisa ditindaklanjuti dengan menindak gubernur terkait?
Sekarang, apapun yang terjadi, berdasarkan undang-undang Presiden tidak bisa memberhentikan gubernur atau bupati. Paling menegur lewat Mendagri. Kalau masih bagian dari pemerintah, kita bisa melakukan penertiban-penertiban.
Anda akan melibas pejabat eselon yang menghambat investasi. Bagaimana tindak lanjutnya?
Ini kan baru antisipasi. Presiden bilang sudah jelas, masterplan (untuk pembangunan) sudah ada. Nah, kalau memang masterplan ada, terus menghambat juga,… Pak Hatta (Menko Perekonomian Hatta Rajasa) bilang, sikat. Maka, saya bilang, libas. Nah, itu maksud saya.
Sanksi bagi pejabat eselon 1 dan 2 yang menghambat investasi itu eksekusinya di siapa?
Di kementerian dan lembaga nonkementerian. Pokoknya sekarang, setelah diterbitkan masterplan, harus diimplementasikan, termasuk BUMN.
Sejauh mana peran eselon menentukan datangnya sebuah investasi dari luar?
banyak, tergantung dari tekniknya. Apakah itu infrastruktur, apakah itu pertanian, banyak ah sektor-sektornya.
Untuk menyampaikan maksud pernyataan Anda, apa ada rencana mengumpulkan para pejabat eselon di suatu tempat?
Iya, itu nanti lah ya. Sekarang kan belum resmi. Kalau sudah resmi, pasti. Maksud saya kalau sudah selesai. Ini kan masih harus dilengkapi lagi.
Eselon yang Anda maksud apakah termasuk juga pejabat-pejabat di daerah, karena investasi ada yang langsung masuk ke daerah?
Oh iya dong. Di departemen teknis juga banyak. Jadi kalau sudah jadi, kita tinggal tunggu laporan saja. Siapa yang disuruh mengubah ini tidak mau, disuruh mengubah itu tidak mau (kita libas!)… Itu andai kata ya.
Bagaimana koordinasi Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Dalam Negeri?
Kalau daerah itu biar Kementerian Dalam Negeri yang mengoordinasikan.
Jadi Anda khusus urusi eselon di pusat?
Ya. Departemen-departemen teknisnyalah, semua kan ada. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) juga ada. Kalau pemerintah daerah itu kan Mendagri. Nanti kita harapkan Mendagrilah yang melaporkan kalau ternyata mereka (eselon di daerah) ada yang menghambat-menghambat setelah jelas pembangunannya ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika