REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical, menilai sangat tepat permasalahan mafia pajak diselesaikan melalui jalur Hak Angket DPR RI. Menurutnya, melalui Hak Angket, anggota DPR nanti bisa melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang perpajakan yang sekarang masih banyak kelemahan.

"Niatan Fraksi Golkar membawa kasus mafia pajak ke DPR agar UU perpajakan bisa diperbarui. Jika Hak Angket disetujui maka anggota DPR nanti bisa memperbaiki aturan perpajakan," kata Ical di sela acara Harlah Nahdlatul Ulama ke-88 di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (22/2).

Ical membantah jika dukungan Fraksi Golkar terkait Hak Angket dimaksudkan untuk membersihkan nama petinggi Golkar yang disebut-sebut perusahaannya terlibat kasus penggelapan pajak negara. "Itu tudingan ketakutan dari pihak-pihak tertentu. Terlalu kecil bagi Golkar jika motivasi mengusung Hak Angket tujuannya hanya ingin membersihkan nama baik. Golkar hanya ingin agar UU perpajakan disempurnakan," tegasnya.

Menurut Ical, perbedaan Golkar dengan Demokrat merupakan hal wajar dan bagian dinamika politik. Aturan koalisi dalam Sekretaris Gabungan (Setgab), sambung Ical, setiap anggota parpol koalisi tidak harus selalu sependapat, bisa diperbolehkan berbeda pendapat.

"Golkar dan Demokrat berbeda itu wajar. Dengan berbeda seperti sekarang, bukan berarti Golkar ingin keluar dari Setgab," kata Ical.

Ikuti Whatsapp Channel Republika