REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Demokrat mengaku tidak keberatan jika kader dari parpol nonkoalisi mengisi posisi di kabinet jika terjadi reshuffle. Kursi di kabinet itu sebenarnya terbuka bagi siapa pun dan parpol mana pun. Hal itu karena posisi di kabinet tidak lagi bersifat politis, melainkan untuk kepentingan bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Perekonomian Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Ahad (20/2). "Pak SBY (Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) saja bilang, tidak mungkin Partai Demokrat dan koalisinya saja yang dapat menyelesaikan masalah negara yang saat ini begitu kompleks," ujar Sutan menegaskan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa parpol nonkoalisi bisa ikut terlibat aktif bekerja dengan pemerintah.

"Kalau tujuannya baik dan untuk memperkuat pemerintahan kenapa tidak (parpol nonkoalisi masuk kabinet)," ujar Sutan menegaskan. Dia mengingatkan, kursi kabinet tidak hanya bagi parpol pendukung pemerintah atau pendukung pasangan capres pemenang pilpres saja. Jika Presiden merasa kader dari parpol nonkoalisi itu tepat mengisi kabinet, maka kader parpol nonkoalisi itu akan diangkat menjadi menteri.

Sutan mengingatkan, kursi di kabinet bukan dipengaruhi sikap politik, tapi sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Meski demikian, Sutan mengingatkan, parpol nonkoalisi yang bisa duduk di kabinet tentu harus memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah. "Logikanya, harus sejalan dong dengan pemerintah," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Dia mengakui, saat ini di Partai Demokrat tidak pernah ada pembicaraan resmi yang membahas soal kemungkinan ada parpol yang bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk saat ini. "Kita secara resmi tidak, namun memang ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu muncul di fraksi-fraksi, tapi itu tidak resmi lho," kata Sutan. Dia mengingatkan, tidak semua parpol sejalan dengan parpol koalisi, contohnya bisa dilihat dari wacana Hak Angket pajak, kasus Gayus, dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika