Kamis 17 Feb 2011 13:52 WIB

Kedatangan Wapres di Sulbar Disambut Lemparan Tomat Busuk

Wapres Boediono
Foto: Antara
Wapres Boediono

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Mahasiswa di Kota Mamuju Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan melempari kantor Gubernur Sulbar tomat busuk.

Para mahasiswa itu juga menolak kedatangan Wakil Presiden RI Boediono di Provinsi Sulbar.

Sekitar 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki sejauh 500 meter dari perempatan Lapangan Ahmad Kirang Mamuju menuju kantor Gubernur Sulbar yang terletak di Jalan Ahmad Yani Mamuju, Kamis.

Dalam aksinya mahasiswa itu sempat merayap ke Kantor Gubernur Sulbar kemudian melakukan aksi lempar tomat busuk ke dalam halaman Kantor Gubernur Sulbar sebagai simbol bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan penegakan supremasi hukum.

Aksi mahasiswa tersebut, sempat dihalangi sejumlah petugas Satpol PP dan aparat Kepolisian Polres Mamuju sehingga antara mahasiswa dan petugas sempat bersitegang, namun para mahasiswa tetap melakukan aksi pelemparan tomat busuk ke arah kantor Gubernur Sulbar meski dihalangi.

Suyuti salah seorang mahasiswa mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut sebagai bentuk kekecawaan mereka terhadap lemahnya penegakan supremasi hukum karena koruptor kelas kakap masih berkeliaran, sementara rakyat kecil seperti masyarakat yang hanya karena mencuri makanan akibat lapar selalu ditangkapi. "Ini sangat ironi negeri kita, koruptor kelas kakap dibiarkan berkeliaran sementara pencuri yang hanya butuh makan selalu diperlakukan buruk dengan dijerat hukuman yang sangat berat, tak setimpal dan tidak adil," katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, mahasiswa di Mamuju menolak kedatangan Wakil Presiden Boediono karena dinilai gagal dalam menegakkan supremasi hukum dinegeri ini.

Para mahasiswa itu juga meminta kepada pemerintah menuntaskan reformasi agraria dengan memberikan tanah untuk masyarakat yang dikuasai perusahaan yang hanya mengejar keuntungan sendiri.

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan hak-hak normative petani seperti pengadaan pupuk, obat obatan pertanian dan bantun bibit dalam rangka meningkatkan produksi pertaniannya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement