REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA — Gubernur Jawa Timur, Soekarwo alias Pakde Karwo, meminta masyarakat jangan menyalahkan siapapun, termasuk institusi kepolisian, terkait terjadinya kasus penyerangan Ponpes Al Ma’hadul Islam Yayasan Persatuan Islam oleh kelompok massa Aswaja Bangil pada Selasa (15/2). Menurutnya, kepolisian sudah bekerja keras dan tak patut disalahkan jika terjadi aksi penyerangan di ponpes yang bertempat di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan tersebut.

“Polisi sudah menawarkan jasa pengamanan, tapi ditolak pengurus yayasan. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur,” ujar Pakde Karwo di Markas Polda Jatim, Rabu (16/2).

Pakde Karwo mengakui munculnya aksi kekerasan tersebut akibat kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam mengupayakan terjadinya lingkungan yang cinta damai. “Hidup di Indonesia itu harus pluralis, cinta damai, dan tak boleh ada kekerasan,” kata Pakde Karwo. “Jadi, ini salah saya yang kurang aktif mendatangi kelompok-kelompok yang berbeda di situ.”

Pemimpin Jawa Timur baik Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Bupati Pasuruan telah lalai dalam memberikan layanan untuk merangkul semua kelompok agama termasuk minoritas. “Dalam penanganan potensi konflik, harus diakui bahwa kami lalai. Harusnya masalah itu bisa dicegah. Nanti akan kami kumpulkan seluruh elemen masyarakat agar kasus ini tak terulang di kemudian hari,” ujarnya.

Pakde Karwo mengakui masalah aliran agama dalam Islam sangat sensitif untuk diutak-atik. Apalagi, jika sampai dijadikan bahan olokan kelompok lain. Karena itu, ia tak kaget setelah tahu bahwa pemicu bentrok adalah disebabkan antara santri Ponpes Al Ma’hadul Islam dengan massa Aswaja Bangil terlibat saling ejek praktik keagamaannya.

“Masalah agama itu sensitif. Orang akan cemat marah jika diejek aliran agamannya. Jadi, potensi permasalahan itu yang harus dicarikan solusinya,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika