REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah menyatakan, dirinya menolak jika PDI Perjuangan masuk kabinet tanpa diikutkan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut dia, aturan main harus diperjelas ke depannya jika niatan partai berlambang banteng itu jadi masuk kabinet.

"Iya dong harus jelas, karena aturan main yang lalu seperti itu," tegasnya di DPR, Jumat (11/2). Jafar menjelaskan, formulasi relasi antara menteri dari parpol dengan Presiden sudah ada klausulnya, sehingga wajar, PDI Perjuangan harus menyesuaikan dengan aturan itu.

Meski demikian, dia berpendapat, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Makanya, sambung dia meskipun PDI perjuangan adalah partai oposisi, namun tidak menutup kemungkinan untuk masuk dalam lingkaran kabinet. "Setelah diperrtimbangkan potensinya, maka menteri dapat diambil dari profesional atau partai. Dari partai bisa diambil dari mana saja," tuturnya.

Saat disinggung soal kemungkinan tersingkirnya menteri anggota partai koalisi jika ada reshuffle, Jafar menjelaskan, partai-partai itu harusnya dapat menerima dengan legowo. Lantaran, ucap dia, itu sudah merupakan kontrak dengan presiden dan sangat terkait dengan kinerja dan pakta integritas yang dilakukan menteri bersangkutan. "Semua itu kan bergantung presiden," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika