REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pejabat publik di pemerintahan harus bersedia dikritik oleh pers. Kritik harus diterima dan ditanggapi kalau disampaikan secara etis. Tifatul tetap menganggap pers sebagai pilar demokrasi dan berperan dalam kehidupan bernegara.

"Kalau tidak ingin dikritik pers, jangan jadi pejabat publik," kata Tifatul ketika memberi sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011, di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2). Tifatul menyampaikan hal itu dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belasan menteri yang notabene pejabat publik. Beberapa gubernur juga hadir dalam acara itu.

Tifatul mengatakan, pemerintah sangat terbuka terhadap kritik. Pemerintah menjadikan kritik pers itu sebagai masukan dalam menjalankan tugas dan fungsi. "Yang penting penuhi etika jurnalistik," ujar Tifatul menegaskan. Tifatul menambahkan, kebebasan pers di Indonesia ini harus berkarakter, yakni bermoral, jujur, bertanggung jawab, antikorupsi, peduli pada rakyat kecil, dan profesional.

Kebebasan pers yang berkarakter, kata Tifatul, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pers. Kebebasan yang berkarakter juga penting agar pers tidak mudah terkooptasi kekuatan politik dan kapital. "Kami mengajak pers mencari solusi bagi masalah bangsa," katanya. Selain itu, Tifatul juga ingin pers aktif mendidik masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika