REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta perhatian pemerintah agar program kelompok berlatih calon tenaga kerja Indonesia berbasis masyarakat (KBBM) di pedesaan jangan hanya mencetak pembantu rumah tangga.
"Peserta harus diberi pilihan, menjadi pembantu, perawat (nurse), atau pengasuh jompo (caregiver)," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Diana Anwar di Majalengka, Jawa Barat, Kamis.
Diana bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz dan sejumlah anggota komisi menyertai kunjungan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meninjau KBBM Linggasari di Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
Sebelumnya mereka mengunjungi KBBM Sumedang Sehat Sejahtera dan KBBM Pelita Massa di Kabupaten Sumedang. Diana mengingatkan pemerintah - dalam hal ini BNP2TKI - untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan keahlian calon TKI.
"Kalau terus menerus menjadi TKW pembantu rumah tangga berarti nggak ada perbaikan," katanya. Anggota Komisi IX DPR Arif Minardi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta calon TKI berpikir berkali-kali sebelum bekerja di luar negeri.
"Pikirlah 10 sampai 11 kali. Terus terang saya tidak tega kalau membayangkan bekerja di luar negeri hanya menjadi pembantu, meninggalkan keluarga," katanya. Ia juga mengingatkan calon TKI untuk siap mental menghadapi kemungkinan adanya godaan dari keluarga majikan karena bekerja di dalam rumah sulit untuk mendapat pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika