REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah melakukan evaluasi dan inventarisasi permasalahan terhadap industri pertahanan. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan penetapan target 2011. Masalah yang berhasil terinventarisasi adalah kualitas dan kompetensi teknis.

Menurut Juru Bicara KKIP Silmy Karim, permasalahan industri pertahanan dari sisi pengguna adalah keterlambatan, kualitas, dan kompetensi teknis. Hal itu disampaikan Silmy dalam keterangan pers di Kementerian Pertahanan, Selasa (1/2).

"Sedangkan, permasalahan dari sisi produsen adalah jumlah pesanan dihubungkan dengan skala ekonomi dan kepastian pemesanan/kebutuhan dalam rentang waktu yang cukup," kata Silmy. Oleh karenanya, pada 2011 ini KKIP akan memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri.

Selain itu, KKIP juga akan memformulasi kebutuhan pokok minimum (minimum essential forces) yang dapat menggunakan industri dalam negeri, serta revitalisasi manajeman produksi BUMN Industri Pertahanan. "Modalitas produksi yang belum ideal disebabkan kondisi keuangan BUMN Industri Pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi untuk pemenuhan pesanan pengguna," kata Silmy.

KKIP merupakan amanat dalam Peraturan Presiden No 42/2010. KKIP bertugas merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan. KKIP diketahui Menteri Pertahanan dan anggotanya adalah menteri-menteri terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika