REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi I DPR mengundang pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR Jakarta, Senin. Dalam RDPU beragendakan pembicaraan tentang pengembangan industri pertahanan strategis nasional itu dibuka oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.

"Kami berharap DPR bisa mendapatkan berbagai masukan yang berharga dari Bapak Habibie terkait bidang keahliannya selama ini," ujar Priyo.

Hal senada juga ditegaskan Mahfud Siddiq. Politisi PKS itu mengatakan bahwa pendapat dan pandangan-pandangan Habibie sangat dibutuhkan mengingat mantan Presiden RI tersebut merupakan salah satu sosok yang meletakkan pondasi bangunan kebangkitan teknologi Indonesia.

Diharapkan ke depan, kata Mahfud, Indonesia bisa memiliki industri strategis pertahanannya sekaligus mandiri dalam berbagai aspek yang mendukungnya.

Berbagai pandangan Habibie itu juga dimaksudkan sebagai masukan untuk penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

Sementara itu, Habibie dalam pemaparannya di depan anggota DPR menceritakan tentang kondisi awal bangsa Indonesia yang mencoba bangkit dengan kemandirian teknologinya. Menurut dia, ketika dirinya dipanggil mantan Presiden Soeharto untuk membantu pembangunan Indonesia melalui pengembangan teknologi, pada hakikatnya Soeharto hanya melanjutkan pendahulunya, mantan Presiden Soekarno.

"Jadi tekad (saya) membangun industri strategis itu, bukan karena memenuhi panggilan Pak Harto, tapi karena Pak Harto itu ingin melanjutkan cita-cita Bung Karno agar bangsa ini unggul di pentas internasional," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika