REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gencarnya kritik yang dilayangkan pada figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pemerintah, memancing perhatian Partai Demokrat. Partai pendukung pemerintah itu meminta semua pihak yang tergabung dalam koalisi untuk menjadi "backing" pemerintah atas segala kritik yang dilayangkan.

Demokrat juga meminta koalisi untuk membentengi presiden dari serangan yang dicap sebagai usaha pembunuhan karakter tersebut. "Selama kritik itu dilandasi data dan fakta tidak masalah. Tapi jadi masalah jika kritik yang dilontarkan itu memiliki motif tertentu baik untuk menggoyang pemerintah atau yang bermaksud melakukan character assassination (pembunuhan karakter)," kata Sekertaris Fraksi Demokrat DPR, Saan Mustopa saat dihubungi Republika, Senin (24/1).

Secara gamblang dia meminta kepala seluruh kekuatan politik pro-pemerintah untuk melakukan penjelasan atas semua kritik. "Karena itu seluruh elemen koalisi wajib menjawab kritik itu. Bukan sebaliknya, justru cuci tangan bila kritik sedang diarahkan pada pemerintah," tambahnya.

Pernyataan Saan terkait dengan kritik yang marak ditujukan, baik pada pemerintah maupun presiden SBY. Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama menyatakan sikap bersama yang menilai pemerintah telah melakukan kebohongan. Presiden pun tak luput dari kritik sejumlah masyarakat di situs jejaring sosial tatkala sang kepala negara berbicara soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak mengalami kenaikan.

Menanggapi kritik tersebut, Saan meminta semua pihak untuk lebih fair. Dia mengaku mahfum jika kritik tersebut ditujukan untuk perbaikan. Sebaliknya, dia meminta kepada para pengkritik untuk tidak membawa kepentingan kelompok pribadi di balik kritik yang dilayangkan. "Saya berharap kritik yang dilayangkan terukur. Jangan sampai ada kepentingan tertentu di balik kritik," jelasnya.

Saan pun balik mempertanyakan kritik dari para tokoh agama. Istilah kebohongan dinilainya absurd dan tidak tepat. Tokoh agama, kata dia, hendaknya menjalankan fungsinya sebagai penyejuk umat, bukan justru menggunakan istilah yang cenderung memancing keriuhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika