REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Kabinet Dipo Alam menduga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan sejumlah tokoh lintas agama tidak hanya bermaksud menyampaikan pesan moral di balik tudingan pemerintah berbohong namun sudah menjadi pernyataan politik bahkan gerakan politik.
"Jika Din mau jadi presiden, silakan maju di 2014. Adakah partai yang mendukungnya? Tapi jangan pakai label tokoh agama untuk berpolitik," katanya di Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan mengenai pernyataan tokoh lintas agama tentang pemerintah berbohong.
Dipo menilai pernyataan Din Syamsuddin bukan sebuah pesan moral karena di kesimpulannya sudah merupakan pernyataan politik. Dalam pernyataan sembilan tokoh lintas agama eksklusif disampaikan ada tujuh masalah yang dipersoalkan tidak dijalankan pemerintah. "Yang tujuh masalah itu relatif. Bisa diperdebatkan dan dijelaskan," kata Dipo Alam.
Namun, disimpulkan oleh Din bahwa karena tidak melaksanakan yang tujuh masalah itu berarti pemerintah telah melanggar konstitusi dan karenanya "telah melakukan kebohongan publik". "Itu jelas permainan politik!" tegas Dipo Alam sambil mengatakan Din itu lebih pas disebut "manusia politik" karena latar belakangnya pernah jadi pengurus partai dan memiliki kaitan dengan sebuah partai yang tidak lolos "electoral threshold".
Ketika ditanyakan mengapa pernyataan pemerintah berbohong diyakini Dipo sebagai permainan politik, Dipo mengatakan karena subtansi tujuh masalah bisa dijelaskan tetapi sudah dijadikan kesimpulan sebagai kebohongan publik. Pemerintah mengakui ada yang sudah berhasil dicapai dan ada yang belum dicapai dan terus diupayakan pencapaiannya, seperti masalah perlindungan terhadap TKI di luar negeri.
Dulu, katanya, waktu Din menjadi pejabat Dirjen Binapenta Depnaker pasti juga tidak sempurna bisa menyelesaikan persoalan TKI. Ada yang berhasil dia capai dan ada yang belum berhasil, katanya. "Tapi kita tidak bisa memvonis Din telah melanggar konstitusi dan karenanya telah melakukan kebohongan publik," kata Dipo mempertanyakan.
Lebih jauh Seskab mengatakan Din pernah memimpin Bank Persyarikatan milik Muhammadiyah yang ternyata gagal dan bangkrut.
"Kita tidak bisa mengatakan Din telah melanggar Muhammadiyah dan karenanya telah melakukan kebohongan publik," kata Dipo lagi. Dipo juga menilai tokoh lintas agama yang eksklusif itu tidak mewakili seluruh umat beragama karena ada tokoh agama lain yang tidak sependapat.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafie Maarif juga tidak murni tokoh agama, katanya. "Ia pernah jadi bintang iklan politik yang mendukung salah satu calon presiden," katanya. Dipo sependapat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa tokoh agama tidak membuat gaduh dengan mengeritik ini-itu dan sebaiknya mengurus kemashlahatan ummat.
"Pernyataan dari MUI itu bagus dan menyejukkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
