REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU - LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat mendesak agar dana penanggulangan bencana yang dialokasikan untuk pemerintah di Kabupaten Mamuju senilai Rp 8 miliar yang diduga fiktif segera diusut Kejaksaan Negeri Mamuju. "Kejari Mamuju harus mengusut tuntas anggaran dana penanggulangan bencana yang bersumber dari bantuan pusat dan dikelola Pemkab Mamuju tahun 2009," kata Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis.
Karena, lanjutnya, dana penanggulangan bencana yang dialokasikan badan penanggulangan bencana nasional untuk Pemkab Mamuju senilai Rp 8 miliar melalui APBN itu, diduga fiktif penggunaannya dan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK). Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran penanggulangan bencana fiktif tersebut dilakukan proses hukum karena diduga terindikasi menimbulkan kerugian negara yang begitu besar hingga miliaran rupiah.
"Kalau kejari Mamuju tidak mau mengusut kasus tersebut maka sebaiknya kasus itu ditangani komisi pemberantasan korupsi (KPK), agar pemerintah di Mamuju mendapatkan efek jera dan tidak lagi menyalahgunakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana," katanya.
Ia mengatakan, dana penanggulangan bencana sangat penting artinya bagi masyarakat karena akan dapat digunakan meminimalisir segala dampak yang ditimbulkan oleh bencana sehingga anggaran itu harus digunakan sebaik-baiknya bukan malah diselewengkan pemerintah di daerah.
Secara terpisah anggota DPRD Mamuju Lalu Syamsul Rijal juga meminta agar dana penanggulangan bencana fiktif di Mamuju itu dapat ditindaklanjuti aparat hukum, baik Kejari Mamuju maupun KPK karena menimbulkan kerugian negara. Ia mengatakan, hanya sekitar Rp1,3 miliar anggaran bencana yang diperuntukkan bagi Kabupaten Mamuju dari sekitar Rp8 miliar bantuan pemerintah pusat melalui badan penanggulangan nasional yang direalisasikan untuk melakukan normalisasi sungai Sampaga sekitar 50 kilometer dari Kota Mamuju, yang selama ini sering mengalami banjir.
Itupun, kata dia, alokasi anggaran untuk normalisasi sungai Sampaga itu dianggap cukup besar karena pekerjaan yang dilakukan untuk normalisasi itu adalah pembuatan drainase yang ketika dihitung anggarannya hanya membutuhkan sekitar Rp 200 juta. Menurut dia, selebihnya dari realisasi anggaran penanggulangan bencana sekitar Rp8 miliar itu digunakan pemerintah di Mamuju secara fiktif untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai lainnya di Mamuju yang selama ini menjadi penyebab banjir.
Hal itu dibuktikan setelah DPRD Mamuju melakukan peninjauan lapangan dan ternyata tidak ditemukan ada pekerjaan normalisasi sungai untuk menanggulangi bencana Mamuju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika