REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas mempersilkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kepercayaan kepada simpatisan partai tersebut menjadi menteri di kabinet. Taufiq Kiemas mengatakan hal itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/1), menjawab pertanyaan pers menanggapi isu 'reshuffle' kabinet.

Menurut Taufiq, PDI Perjuangan memutuskan tidak mengizinkan kader partainya menjadi menteri di kabinet karena tidak ingin terjadi transaksional. Namun jika Presiden Yudhoyono melakukan 'reshuffle' kabinet dan memberikan kepercayaan kepada simpaisan PDI Perjuangan silakan saja. "Kalau simpatisan silakan saja, karena tidak akan menimbulkan politik transaksional," kata Tufiq Kiemas.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung , mengatakan, PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintah dan memposisikan diri sebagai penyeimbang. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono melakukan 'reshuffle' kabinet dan menawarkan kepada PDI Perjuanan agar kadernya berada di kabinet, PDI Perjuanan memilih berada di luar pemerintah.

Apalagi, kata dia, wacana 'reshuffle' itu baru sebatas isu, dan 'reshuffle' itu merupakan ha prerogatif presiden. Pramono menambahkan, hingga saat ini PDI Perjuangan belum pernah melakukan pembicaraan dengan pemerintah soal perombakan kabinet. "Kalau Presiden akan melakukan 'reshuffle' kabinet silakan saja, itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.

Isu 'reshuffle' kabinet muncul lagi setelah, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, UKP4 akan segera menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet kepada presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika