REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Partai Demokrat melihat praktik manipulasi hukum masih terus terjadi di Tanah Air. Sanksi yang diterapkan pada penegak hukum yang melakukan pelanggaran praktik hukum pun masih lemah.

Ketua Departemen Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Demokrat, Asmar Oemar Saleh, mengatakan praktik manipulasi hukum dan salah tangkap masih terjadi. ‘’Dan itu disertai dengan lemahnya mekanisme sanksi yang diterapkan kepada oknum penegak hukum yang melakukan tindak pelanggaran hukum,’’ katanya, Rabu (29/12), dalam siaran persnya.

Asmar menilai, ketidaktegasan penegak hukum dalam menegakkan peraturan telah cukup mencoreng pemerintahan Presiden SBY. ‘’Penegak hukum kurang bisa menerjemahkan perintah presiden untuk menghormati dan menegakkan HAM,’’ katanya. Tidak adanya langkah berarti atau pembiaran atas kasus-kasus kekerasan yang mengancam kebebasan beragama, termasuk kekerasan terhadap aktivis, sudah menunjukkan lemahnya komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum.

Demokrat mencatat, kasus lainnya yang mencakup kekerasan antarkelompok agaman dan suku juga kerap dibiarkan. ‘’Aksi-aksi kekerasan ini harus mendapat perhatian khusus agar di tahun aksi serupa, setidaknya bisa diminimalisir,’’ tegasnya.

Persoalan lain yang tak kalah memprihatikannya adalah akses publik terhada keadilan. Faktanya, kriminalisasi masih terjadi. Terutama kepada masyarakat kecil yang buta hukum dan lemah secara ekonomi.

 Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkair agar lebih pro aktif melakukan upaya perlindungan dan penegakan HAM.

Selain akses terhadap keadilan yang masih buruk, Demokrat memanang di tahun 2010 masih banyak terjadi pelanggaran HAM yang didominasi persoalan ketenagakerjaan dan buruh migran serta kekerasan dan kebebasan beragama. Persoalan ketenagakerjaan menyangkut hak atas kesejahteraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika