REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap lebih tegas dalam menentukan pilihannya mengenai standar penilaian kinerja para menteri, agar masyarakat tidak menjadi bingung.
"Perintah presiden kepada para menteri untuk melakukan refleksi dan evaluasi akhir tahun bisa menimbulkan kebingungan, karena masyarakat sudah telanjur menerima gambaran kinerja para menteri berdasarkan penilaian UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, penilaian UKP4 sudah dilaporkan kepada sidang kabinet dan telah dipublikasikan ke publik. Masyarakat, kata dia, sudah tahu kementerian/lembaga apa yang mendapat nilai baik atau kurang baik oleh UKP4 dan bahkan ada pihak yang mengkaitkan antara penilaian UKP4 dengan isu reshuffle.
"Kalau menjelang akhir tahun 2010 ini presiden memerintahkan para menteri untuk menyampaikan apa saja yang sudah dan belum dicapai masing-masing kementerian, saya melihat ada potensi bahwa klaim para menteri mengenai kinerja mereka akan menggugurkan penilai UKP4," katanya.
Menurut dia, laporan para menteri mengenai apa yang sudah dan belum dicapai dengan standar yang tidak sama dan hal ini akan menimbulkan konflik antara para menteri dengan UKP4. Dampak dari laporan para menteri terhadap kinerjanya, kata dia, bisa terjadi debat terbuka antara para menteri dengan UKP4, karena
para menteri tentu tidak mau membeberkan kelemahan atau kekurangan pada kementerian yang dipimpinnya.