REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi IV DPR RI merasa tidak dihargai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat melakukan kunjungan kerja di daerah itu karena hanya diterima Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah setempat, Suhajar Diantoro.
"Gubernur, Wakil Gubernur serta Ketua DPRD tidak ada. DPR lembaga tinggi Pak, tolong hargai kami untuk kepentingan daerah," kata anggota Komisi IV DPR, Wan Abu Bakar di Tanjungpinang, Selasa (21/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Wan Abu Bakar sebelum menyampaikan beberapa persoalan di Kepulauan Riau (Kepri) di hadapan para pejabat Kepri yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kepri, Suhajar Diantoro.
"Maaf jangan main-main. DPR bisa saja mencoret apa yang diajukan daerah," ujar mantan Gubernur Riau yang juga legislator dari PPP daerah pemilihan Riau tersebut. Anggota Komisi IV DPR Markus Nari mengatakan, pihaknya kecewa dengan Pemprov Kepri yang mewakilkan kepada Plt Sekda dalam pertemuan tersebut.
"Kami kecewa 'kok' diwakilkan, Menteri saja diwakilkan saat pertemuan di DPR, sidang kami tunda," ujar Markus yang diusung Partai Golkar.
Anggota Komis IV lainnya, Anton Sihombing dari Partai Golkar juga menyayangkan rapat resmi yang keabsahannya sama dengan rapat di gedung DPR tidak dihadiri gubernur dan pimpinan daerah lainnya.
"Kami kecewa, karena sudah datang dua kali dan tidak dihadiri Gubernur Kepri. Di Papua, kami datang dan tidak dihadiri Gubernur, kami tunda pertemuan dan kami langsung turun ke lapangan," katanya.
Sementara itu, Suhajar Diantoro menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur Kepulauan Riau HM Sani yang sedang berada di Jakarta memenuhi undangan Wakil Presiden Boediono. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo juga tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut karena menghadiri paripurna pengesahan Perda di DPRD Kepri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika