REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo, menyatakan sikap Mendagri Gamawan Fauzi tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta sama sekali tidak menghormati aspirasi rakyat.

"Pernyataan seorang menteri yang menafikkan keputusan Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga DPRD Bantul, yang mayoritas fraksinya meminta penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, jelas tidak menghargai aspirasi rakyat banyak dan kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi," katanya, Senin (20/12).

Sekjen DPP PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan pula, apa pun hasil keputusan politik DPRRD tersebut, harus direspons secara bijak, karena bagaimana pun mereka merupakan representasi wakil rakyat banyak di sana.

"Bukan sebaliknya (Mendagri) menyatakan bahwa Keputusan DPRD DIY bukan keputusan mayoritas rakyat DIY. Ingat pula, DPRD itu sebagaimana amanat konstitusi, keputusannya dijamin oleh undang-undang," katanya.

Karena itu, demikian Tjahjo Kumolo, pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, yang sangat terkesan tidak menghormati dan mendengarkan aspirasi rakyat DIY amat sangat disesalkan.

"Sebagai pembina politik dalam negeri, dia harusnya paham konstitusi. Kasihan Pemerintah (jika dipenuhi pejabat seperti ini)," ujarnya lagi.

Sebaliknya, menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya bisa memahami bahkan memberi respek kepada Menko Polhukam dan Mensesneg yang dengan bijak serta arief bersikap memahami situasi kondisi daerah, demi keutuhan NKRI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika