REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR menyoroti pernyataan dua menteri kabinet terkait isu RUU Keistimewaan Yogyakarta. Anggota FPDIP, Aria Bima, mengatakan ia mengapresiasi pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi, tapi menyayangkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi.
"Pernyataan Pak Sudi (Silalahi) yang mengatakan pemerintah akan merespon hasil sidang rakyat Yogyakarta itu bagus. Ini setidaknya menghargai perasaan dan keinginan masyarakat," katanya, Kamis (16/12).
Menurut dia, perkataan Sudi sangat konstrukstif untuk meredakan polemik yang terjadi di kalangan masyarakat.
Sementara pernyataan Mendagri, Gamawan Fauzi, yang mengatakan sidang rakyat Yogyakarta tidqak mewakili seluruh aspirasi masyarakat dianggapnya memperkeruh suasana. "Pernyataan Mendagri sangat tidak konstruktif dalam meredakan polemik. Sebaliknya pernyataan itu akan membuat pemerintah dibenturkan dengan masyarakat," katanya.
"Kalau pernyataan itu keluar dari seorang pemimpin partai politik, saya maklum. Tapi kalau itu keluar dari seorang menteri maka itu sangat disayangkan. Menteri itu harusnya wise dan bijak dalam memandang persoalan. Bukan justru menciptakan masalah baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika