REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) siap 'memelihara' PT Perusahaan Film Negara (PFN). Dengan catatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perfileman itu sudah menuntaskan permasalahan utang pajak bumi dan bangunan sekitar Rp 7-8 miliar.
"Kita mau saja, asalkan utang mereka sebesar Rp 8 miliar diselesaikan dulu," kata Menteri Kominfo Tiffatul Sembiring saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (14/12).
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan akan mewariskan PFN kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Baru nanti Menkominfo menanggapinya," ujarnya. Pasalnya, PFN termasuk dalam kategori BUMN yang akan dilikuidasi, selain PT Balai Pustaka. "Balai Pustaka di-BLU-kan merupakan sebuah strategi yang juga penting untuk menyelamatkan BUMN yang sakit," imbuh Mustafa.
Sejauh ini, Tiffatul menyampaikan pihaknya masih menunggu perkembangan selanjutnya dari Kementerian BUMN terakit nasib PFN. "Kita masih menunggu dari Kementerian BUMN. Kalau sudah di tangan Kominfo baru akan kita fungsikan seperti apa PFN. Termasuk juga akan diapakan peralatan dan studio PFN yang sudah tua itu," tutur mantan Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) itu. Dia menambahkan, PFN saat ini memiliki aset lebih dari Rp 200 miliar berupa lahan.
Sementara itu, terkait Balai Pustaka, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mendorong PT Balai Pustaka berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka rencana restrukturisasinya. Direktur Utama PPA, Boyke Mukijat, mengatakan pengalihan bentuk Balai Pustaka menjadi BLU dinilai lebih efeisien ketimbang harus diberikan dana segar.
"BP (Balai Pustaka) harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau kayak gini dia mestinya jadi BLU," ujar Boyke, beberapa waktu lalu. Ditambahkan Boyke, supaya BP kembali pulih dan bisa beroperasi, sebaiknya BUMN percetakan itu menjual beberapa aset yang dimilikinya, seperti gedung yang ada disamping Kementerian Keuangan.
Balai Pustaka berdiri pada tanggal 14 September 1908 dengan nama Commisie voor Indlansche School en Volklectuur yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 September 1917 berubah nama menjadi Balai Pustaka.
PFN dan Balai Pustaka masuk dalam delapan BUMN yang sakit, selain mereka ada PT Kertas Kraft Aceh rugi senilai Rp 46,223 miliar (selama semester I-2010), PT PAL Indonesia rugi senilai Rp 73,913 miliar (selama semester I-2010), PT Dirgantara Indonesia rugi senilai Rp 29,209 miliar, PT Industri Sandang Nusantara, PT Asuransi Kredit Indonesia rugi senilai Rp 80,626 miliar, PT Pelni rugi senilai Rp 68,958 miliar, PT Kertas Leces rugi senilai Rp 55,656 miliar, PT Perkebunan Nusantara XIV rugi senilai Rp 117,397 miliar dan Perum Bulog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
