REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Penunjukan Angelina Sondakh sebagai Plt (Pelasana Tugas) Ketua DPD Partai Demokrat DIY yang mengggantikan GBPH Prabukusumo tidak memperhatikan aspirasi DPD Partai Demokrat DIY.
''Kami sesalkan hal itu karena dalam penunjukan tersebut tidak ada komunikasi dari DPP kepada DPD Partai Demokrat DIY sehingga sampai diungkap media,''kata Wakil Sekretaris Bidang Politik Keamanan Daerah DPD Partai Demokrat DIY Pongky Arwendo pada wartawan Sabtu (11/12).
Sehubingan dengan hal itu Pongky mengatakan akan tetap konsisten melawan setiap keputusan DPP Partai Demokrat yang tidak memperhatikan aspirasi DPD Partai Demojrat DIY.''Ketika kata adil, demokratis dan sejahtera hanya sekadar jargon, saya memutuskan untuk melawan,''tegas dia.
Dikatakan Pongky, kata salah satu pengurus DPP partai demokrat, alasan ditunjuknya Angelina Sondakh karena situasi Yogya lagi panas, karena dia perempuan, ya biar ngadem-ngademin Yogya,''kata dia. Menurut dia, pergantian kepemimpinan DPD Partai Demokrat DIY bukanlah sekedar soal jender,
''Hal ini sebetulnya bukan soal Plt Ketua DPD Partai Demokrat harus perempuan atau laki-laki. Namun, yang terpenting adalah yang bersangkutan memahami Yogyakarta. ''Kalau ditanya berapa jumlah kecamatan di Yogyakarta saja dia nggak tahu kok,''kata Pongky.
Untuk menyikapi hal itu DPD Partai Demokrat DIY malam ini (red. Sabtu, 11/12) akan mengadakan rapat pleno di Hotel Quality. ''Karena kami merasa DPP Partai Demokrat melampaui suatu mekanisme yang seharusnya sebelum menunjuk Plt harus mengadakan rapat pengurus harian DPP. Dapat rapat Pelno nanti kami akan buka-bukaan dan kemungkinan akan menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,''tutur dia.
Dia menjelaskan, dalam aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat menyebutkan ketika ada kekosongan ketua DPD Partai Demokrat maka akan ada rapat pleno pengurus harian yang mengusulkan satu nama. Nah, DPP Partai Demokrat lalu memutuskan satu nama.