REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah dinilai belum melibatkan ormas Islam secara penuh dalam upaya menanggulangi pornografi. Padahal, ormas mempunyai peran penting dan strategis sebagai kekuatan masyarakat sipil. Karennya, menurut Wasekjen Majelis Ulama Indoneisa(MUI), Amirsyah Tambunan, meskipun ormas Islam telah proaktif tetapi tetap saja kurang optimal .
"Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih massif lagi," kata dia saat ditemui di sela-sela Seminar dan Lokakarya " Penanggulangan Pornografi Berbasis Masyarakat Masyarakat" di Jakarta, Rabu (8/12).
Amirsyah mengatakan, kehadiran ormas Islam diperlukan untuk memberikan kesadaran kolektif bahwa pornografi adalah musuh bersama. Selain itu, ormas bisa diharapkan memberikan desakan kepada pemerintah bagi upaya peneggkan hukum dan pro aktif melakukan langkah penyidikan dan penyeledikkan kasus pornografi yang marak di masyarakat.
Ormas diminta bisa memberikan dorongan moral ke industri hiburan dan pertelevisian agar memperhatikan aspek moral dan etika dan tidak mengedapankan keuntungan bisnis semata. Diakui, lanjut Amirsyah, upaya penanggulangan pornografi bukan hal mudah. Banyak masyarakat Indonesia yang belum melek media akibatnya tayangan-tayangan televisi tidak diseleksi secara baik.
Paling penting mestinya aparat hukum tegas memberikan sanksi bagi pelanggar UU. Jika tidak dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri."Katanya akan ada gugus tugas lawan pornografi mana kelanjutannya?," kata dia mempertanyakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika