REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (1/12) pagi dijadwalkan membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Raflesia Grand Ballroom Balai Kartini Jakarta Selatan. Presiden dijadwalkan membuka konferensi yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pada pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, pada Selasa (30/11) sore, Pimpinan KPK bertemu Presiden di Kantor Presiden untuk menyampaikan rencana penyelenggaraan konferensi tersebut. Wakil Ketua KPK M.Jasin, usai bertemu Presiden Selasa petang mengatakan KNPK ini merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya.
Jasin menjelaskan, tujuan penyelenggaraan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010 adalah untuk memantau perkembangan sejumlah instansi pemerintah, termasuk BUMN, dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Yang diundang ada 97 instansi dan yang akan hadir kurang lebih 400 peserta, dan dihadiri kurang lebih 57 media," katanya.
Sejumlah perwakilan beberapa instansi pemerintah dijadwalkan menyampaikan presentasi dalam konferensi tersebut. Instansi-instansi yang diberi kesempatan tersebut antara lain Pertamina, Kementerian Pertanian, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Topik utama yang dibahas dalam konferensi itu adalah pencegahan korupsi yang kemudian dijabarkan dalam pokok bahasan secara lebih spesifik, antara lain tentang tingkat perbaikan layanan publik, serta perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem elektronik.
KPK juga akan mengenalkan sistem elektronik tanpa nama untuk pengaduan kasus-kasus dugaan korupsi. Sistem ini memungkinkan pelapor kasus korupsi tidak mencantumkan nama mereka karena alasan keamanan.
Selain mengundang presiden, KPK dan panitia pelaksana konferensi juga mengundang Busyro Muqoddas yang telah ditetapkan oleh DPR sebagai Ketua KPK. "(Busyro) akan duduk di jajaran depan, jajaran pimpinan, karena memang sudah resmi melalui pemilihan dan beliau terpilih sebagai ketuanya," kata Jasin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika