REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri menyatakan siap menangani masalah kemiskinan jika diberi kewenangan penuh. Selama ini, penanganan kemiskinan dilakukan pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat.

''Tapi nanti perlu kementerian yang bertanggung jawab koordinasi lintas sektor," ujar Mensos usai raker Komisi VIII DPR yang membahas RUU Penanganan Fakir Miskin, Selasa malam (30/11).

Dalam rapat itu, Mensos ditemani Kepala Bappenas, wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemendagri.

Hal itu, imbuh Mensos, didukung alokasi APBN dan APBD untuk kemiskinan berupa bantuan sosial yang tersebar di berbagai sektor. Total anggarannya mencapai Rp 64 triliun. "Perlu komitmen untuk integrasi sinergi" jelas Mensos membacakan pandangan Presiden SBY.

Sementara itu, anggota DPR mendukung kesiapan Kemensos. Pasalnya, kementerian ini dinilai telah berhasil mengembangkan sistem pemberdayaan dan jaminan sosial. "RUU Penanganan Fakir Miskin merupakan inisiatf DPR agar kita mengatasi kemiskinan secara sistemik dan komprehensif di pedesaan, perkotaan, atau daerah tertinggal," jelas Wakil Ketua Komisi VIII, Ahmad Zainuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika