REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan menentukan nama jaksa agung pada pekan ini. "Mudah-mudahan dalam minggu ini," kata Sudi ketika ditemui di sela-sela peresmian "Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 2010" di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (23/11)
Namun demikian, Sudi tidak bersedia menjawab ketika ditanya kapan tepatnya Presiden akan mengumumkan nama jaksa agung tersebut. Dia juga menolak menjelaskan siapa orang yang akan ditunjuk Presiden untuk memangku jabatan tertinggi di korps Adhyaksa itu.
"Andaikata saya tahu, kan tidak pantas mendahului untuk menyampaikannya. Sabar saja dalam waktu tidak lama lagi," katanya. Sudi hanya menjelaskan, pada akhirnya Presiden akan menentukan satu nama untuk memimpin kejaksaan. Orang yang dipilih itu pasti dianggap mampu menjalankan tugas.
Saat ini, katanya, Presiden Yudhoyono masih mengolah data dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengumumkan nama jaksa agung yang baru. Presiden telah memberhentikan dengan hormat Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung. Sekarang, Wakil Jaksa Agung Darmono menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas sementara jaksa agung.
Sebelumnya, Sudi memastikan pemerintah sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih kemudian diajukan sebagai calon jaksa agung. Namun demikian, Sudi tidak pernah menyebut secara rinci nama-nama tersebut.
Pihak Kejaksaan Agung mengaku telah merekomendasikan delapan pejabat di lingkungan kejaksaan sebagai calon jaksa agung pengganti Hendarman Supandji yang kini telah pensiun.
Kedelapan pejabat kejaksaan itu adalah Darmono (Plt Jaksa Agung), M Amari (Jaksa Agung Muda/JAM Pidana Khusus), Hamzah Tadja (JAM Pidana Umum), Marwan Effendy (JAM Pengawasan), Edwin P Situmorang (JAM Intelijen), Iskamto (JAM Pembinaan), Kemal Sofyan Nasution (JAM Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Zulkarnaen Yunus (staf ahli Jaksa Agung Hendarman Supandji yang juga mantan Kepala Kajati Jawa Timur).
Ikuti Whatsapp Channel Republika