REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau para pejabat daerah untuk bertanya kepada pemerintah pusat apabila ragu-ragu mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara, Jayapura, Ahad malam, Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat baik melalui Kementerian Dalam Negeri atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila terjadi keraguan dalam mengambil keputusan pengelolaan anggaran.

"Semua kita ini satu negara, kita bersama-sama, bukan orang lain. Tidak ada saling menjebak, menunggu kesalahan. Tidak ada itu," ujar Presiden.

Sebaliknya, lanjut Presiden, Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mengatasi kesalahan yang didasari oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman pengelolaan keuangan.

Pembekalan peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminimalisasikan penyimpangan anggaran di daerah dan mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pembekalan itu pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk "help desk" yang menampung semua permasalahan pengelolaan keuangan di dua daerah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika