REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa kasus keluarnya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan dari Rutan Mako Brimob ke Nusa Dua, Bali, menandakan penegakan hukum di Indonesia masih amburadul. “Itu menandakan penegak hukum masih korup. Penegakan hukuman masih sebatas retorika. Itu menyedihkan,” terang Din kepada wartawan usai menjadi khotib dan imam shalat Idul Adha di Tugu Pahlawan, Surabaya, yang diikuti 5 ribu orang, Selasa (16/11).

Menurut Din, dalam keadaan penegakan hukum yang sudah rapuh, kasus Gayus Tambunan, hanya merupakan fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus lain yang lebih parah dari Gayus, yang belum muncul ke permukaan. “Harus ada ledakan dahsyat, seperti ledakan big bang. Presiden harus turun tangan dan memimpin pemberantasan korupsi seperti yang pernah diucapkannya. Jangan berhenti di ucapan saja,” kata Din.

Din meminta agar kasus Gayus dijadikan acuan pemerintah untuk menindak penegak hukum yang tak menjalankan tugasnya dengan baik. Pasalnya, ungkap Din, kebanyakan yang ditangkap dan ditindak itu adalah pelaku yang kroco-kroco, sedangkan kelas kakap tak tersentuh. “Pembenahan hukum hanya bisa dilakukan jika aparat utama yang melanggar dihukum berat. Jika aparat bawahan yang ditindak, sulit hukum ditegakkan di negeri ini,” sebut alumnus IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tersebut.

Din menyarankan agar Presiden SBY ikut turun langsung memberantas korupsi yangsudah seperti gurita, mencengkeram seluruh sendi kehidupan pemerintah dan institusi penegak hukum. Dampaknya, sebut Din, membawa keburukan dan membuat masyarakat resah. “Korupsi sudah jadi lingkaran setan yang membelenggu birokrasi kita. Presiden jangan cuma berkata-kata, tapi harus ikut terlibat memberantas korupsi,” tegas Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika