REPUBLIKA.CO.ID,DPR RI menyetujui pencairan dana Rp150 miliar untuk penanganan dan membantu korban bencana letusan Gunung Merapi, gempa dan tsunami Mentawai, serta banjir bandang Wasior.
Dana itu dapat diakses melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana.
"Sejak Jumat sore (29/10) persetujuan anggaran bencana telah dikethok dan dana tersebut sifatnya on call sehingga sewaktu-waktu dapat segera dicairkan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan melalui mekanisme yang ada," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa usai rapat bersama Sri Sultan HB X di Posko Utama Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman di Pakem, Yogyakarta, Senin.
Menurut Priyo, yang datang bersama dengan rombongan Komisi VII dan VII ini, dana tersebut nantinya dapat membantu gerak operasional penanganan bencana yang terjadi di Indonesia.
"Penggunaan dana tersebut lebih untuk upaya tanggap darurat dulu agar penanganan kebutuhan korban terpenuhi sehingga tidak terabaikan," katanya.
Ia mengatakan, melalui anggaran tersebut maka warga pengungsi yang masih memikirkan ternaknya dan tidak bersedia meninggalkan rumahnya meski telah diperintahkan mengungsi, diminta tidak khawatir.
"Utamakan keselamatan diri dan keluarga, untuk ternak nanti diinventarisir dan kalau mati diganti pemerintah, yang penting tidak ada tambahan korban lagi dari bencana letusan Gunung Merapi," katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, semula Pemkab hanya menyiapkan dana Rp4 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana Merapi namun ternyata kebutuhan membengkak menjadi Rp21 miliar.
Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwaPemerintah Provinsi DIY akan sepenuhnya membantu Pemkab Sleman.
"Dalam situasi darurat seperti ini, kami bisa langsung mengalihkan pos-pos anggaran dalam APBD, untuk dialihkan untuk kebutuhan dana pada masa tak terbatas ini. Jadi kalau ditanya berapa dana yang kami siapkan, maka jawaban saya tak terbatas," katanya.
Sultan mengatakan, Bupati Sleman dalam tanggap darurat ini bisa secepatnya mengalihkan dana anggaran dari pos-pos tertentu untuk dipakai untuk tanggap darurat Merapi, terutama untuk membantu para pengungsi.
"Pos-pos anggaran tertentu kan masih bisa ditunda, tapi pengungsi kan harus dicukupi semua kebutuhan mereka, hanya saja dalam pengalihan anggaran ini hendaknya semua pihak terbuka dan juga bekerja sama dengan BPK, agar nantinya tidak terkena `bencana lainnya` lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika