REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP--Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, teknis penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya merupakan urusan pemerintah kota (pemkot) setempat. "Saya memang gubernur. Namun, untuk urusan penutupan Lokalisasi Dolly itu adalah ranahnya pemkot. Saya tidak bisa ikut campur tangan dalam urusan teknis," katanya di Sumenep, Madura, Senin (25/10).
Gubernur berada di Sumenep untuk melantik A. Busyro Karim-Sungkono Sidik sebagai bupati-wakil bupati (wabup) setempat periode 2010-2015. "Demi kemaslahatan bersama, kami akan mendorong penutupan Lokalisasi Dolly. Namun, untuk urusan teknis, jangan tanya saya dong. Tanya saja pada pimpinan Pemkot Surabaya," ucapnya menegaskan.
Gubernur juga mengemukakan, pihaknya tidak pernah punya pikiran untuk memindahkan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya ke salah satu pulau di Sumenep. "Itu kata siapa? Hingga sekarang, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk memindah lokalisasi Dolly ke wilayah Sumenep," ucapnya dengan mimik serius.
Ia mengatakan, pihaknya siap membantu secara maksimal jika pimpinan Pemkot Surabaya akan menutup Lokalisasi Dolly. "Saya luruskan terkait persoalan ini. Otoritas pengaturan Lokalisasi Dolly berada di tangan pemkot. Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong. Penutupan itu tentunya tidak bisa sekaligus, akan tetapi secara bertahap," tuturnya.
Gubernur menjelaskan, pihaknya akan menghormati sekaligus melihat langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Surabaya guna mengatasi persoalan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, itu. "Sekali lagi, teknis penutupan Lokalisasi Dolly merupakan kewenangan Pemkot Surabaya. Kami dalam posisi siap membantu pimpinan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan hal itu," paparnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika