REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemerintah akan mengambil keputusan soal wacana pemindahan ibukota sebelum 2014. Keputusan itu merupakan pilihan atas tiga opsi pengembangan ibukota dan pusat pemerintahan.
Tiga opsi itu pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu pengurus Kamar Dagang Industri (Kadin) pada September 2010 lalu. Presiden menilai ada perubahan fundamental di Jakarta, sehingga pemerintah perlu berbuat sesuatu untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya kemacetan.
Velix mengatakan, opsi yang ditawarkan Presiden itu adalah memutuskan ibukota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta, namun disertai pembenahan total. Kedua, ibukota tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan digeser. Ketiga, yang tergolong radikal, yakni ibukota dan pusat pemerintahan dipindah dari Jakarta.
"Sebelum 2014 akan diputuskan opsi mana yang akan diambil. Presiden ada perhatian, semoga di dalam pemerintahan SBY ada keputusan-keputusan besar yang bersifat jangka panjang ke depan," kata Velix kepada Republika di Istana Bogor, Kamis (21/10). Velix menambahkan, pemerintah sudah melaksanakan persiapan dalam pemilihan opsi itu.
Velix sudah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Ahli Lingkungan Hidup Indonesia untuk memetakan sejumlah kota yang bisa dijadikan ibukota atau pusat pemerintahan dari sisi lingkungan. "Kita coba identifikasi, mereka ceritakan tentang daya ekologi setiap kawasan, kemudian mempertimbangkan aspek-aspek zonasi lingkungan dari masing-masing wilayah," katanya.
Masing-masing wilayah yang dimaksud Velix itu adalah kota-kota yang diwacanakan menjadi ibukota dan pusat pemerintahan. Kota mana saja kah itu? Velix menyebut Karawang, Lampung, Palembang, Palangkaraya, Jonggol, Purwokerto, Magelang, dan Malang. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada kota lain yang dipertimbangkan.
Tidak hanya aspek lingkungan yang dipertimbangkan pemerintah, tapi juga kondisi sosial ekonomi kota-kota yang jadi calon ibukota dan pusat pemerintahan. Velix sudah bertemu dengan Tim Visi Indonesia 2033, saat ini sedang dirancang pertemuan yang kedua. Tim itu memberi kajian ekonomi regional (eco-region).
Untuk mengetahui hasil kajian dari aspek administrasi pemerintahan, Velix juga melakukan pertemuan dengan para pakar administasi dan pemerintahan di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sehingga, saat ini ada tiga aspek penilaian dalam memilih ibukota atau pusat pemerintahan, yakni lingkungan, ekonomi regional, dan administrasi pemerintah.
Ketika ditanya bagaimana hasil sementara dari serangkaian pertemuan itu, Velix belum bisa memaparkan. "Sudah ada gagasan besar yang bersifat ideal, radikal, dan jangka panjang. Kita terus kaji kelebihan dan kekurangannya," ujar Velix. Wacana pemindahan ibukota perlu disikapi matang, sehingga tidak hanya karena faktor kemacetan semata.
Sementara itu, Presiden mengatakan, butuh waktu 5-7 tahun untuk membangun pusat pemerintahan. Dananya bisa dari APBN sebagian dan sebagian partnership government dengan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta. "Saya akan mendengar masukan, rekomendasi dari semua pihak," katanya.
Presiden mengatakan, di balik opsi-opsi itu ada peluang bisnis besar. "Saya berandai-andai kalau itu dibangun, tentu 90 persen dilakukan oleh pengusaha dalam negeri," kata Presiden. Contohnya, material yang diimpor dibatasi tidak lebih 10 persen, selebihnya di dalam negeri.
"Saya mendengar sebulan ini silang pendapat entah ke mana kita (ibukota). Ke mananya nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar, kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan, solusi untuk jakarta ke depan. Silakan bicara baik-baik, saya tunggu insya Allah pilihan kita solusi untuk jangka panjang, untuk anak cucu kita, generasi mendatang," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
