REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tidak semua fraksi menyepakati penundaan pembangunan gedung baru. Fraksi PDIP konsisten menolak pembangunan gedung baru. PDIP bahkan meminta KPK kawal proyek gedung DPR.

Ketika ditanya mengenai hasil rapat konsultasi terkait pembangunan gedung baru, Wakil Ketua Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun, memastikan sikap partai berlambang banteng ini tidak berubah. ''PDIP jelas menolak,'' ucapnya, Rabu (20/10).

Menurut PDIP, dana bagi pembangunan gedung lebih baik dimanfaatkan bagi kebutuhan publik lain. Uang yang sudah diterima dari APBN tahun ini sebesar Rp 250 miliar juga bisa dikembalikan ke kas negara.

Gayus menerangkan, sebagai partai oposisi posisi PDIP memang kerap bertentangan. PDIP mengira kengototan BURT membangun gedung baru perlu dicurigai. ''Kami desak BPKP ikut serta dalam pembahasan anggaran gedung,'' sambungnya.

Sementara, KPK diminta mengawal proyek ini. KPK dinilai layak menjalankan fungsi pencegahannya dalam proyek pembangunan gedung baru yang bernilai triliunan rupiah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika