REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH, NTB--Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Faroek Muhammad menyatakan, tidak setuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh anggota DPRD.
"Saya secara pribadi dan juga secara institusi, khususnya Komite I DPD RI yang membidangi masalah ini, tidak setuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD," kata Faroek di arena Hari Pangan Sedunia ke-30 di Kebun Inti Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/10).
Menurut dia, sudah 75 persen anggota DPD RI menyatakan tidak setuju dengan wacana sistim pemilihan tersebut. Sebab hal itu tidak menjamin pelaksanaan pilkada akan lebih baik. "Lebih baik kita gunakan cara lama namun diperbaiki kekurangannya dan sebagian besar anggota DPD RI memilih cara pilkada langsung," imbuhnya.
Dia mengatakan, sistim pemilihan langsung dimana gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati dipilih langsung oleh rakyat maupun pilkada melalui pemilihan di Dewan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia menjelaskan, pemilihan langsung mempunyai kelebihan, rakyat bisa menentukan siapa pemimpin yang disukai, namun praktek politik uang cukup tinggi dan biaya politiknya juga tinggi.
Begitu pula dengan sistim pemilihan melalui Dewan, praktek politik uang tinggi, namun biaya politik tidak terlalu besar karena hanya antara calon kepala daerah dengan anggota Dewan. Hanya saja warga masyarakat tidak bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya. "Biaya politik sebenarnya bisa diminimalkan jika memang pelaksanaan pilkada baik gubernur dan bupati serta walikota dilakukan secara serentak. Ini 'kan menjadi irit biaya" tuturnya.
Dia mengakui, rancangan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur melalui DPRD sudah hampir rampung dan tinggal dibahas di DPR RI. Namun demikian DPD tetap pada komitmen tidak setuju dengan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu. "Pada saat sidang nanti kita akan menyatakan tidak setuju dengan pemilihan bupati dan gubernur oleh Dewan," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan NTB itu.
Dia juga mengaku, pelaksanaan pilkada dengan sistim pemilihan langsung memang banyak menimbulkan masalah, terutama biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masalah demi masalah yang dialami setiap pemilihan kepala daerah itu memunculkan wacana pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur melalui DPRD.
"Sebenarnya kalau kita laksanakan pilkada itu secara profesional, yakni tidak melalukan 'money politics' maka saya yakin pelaksanaan pilkada akan aman. Itu adalah kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah" tandas mantan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika