REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Klaim pemerintah telah melakukan penghematan dalam APBN dipandang Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) belum terlihat. Sejauh ini APBN masih tidak pro rakyat.

Yuna Farhan, Sekjen Fitra, mengatakan tiap tahun pemerintah memang selalu mengatakan akan menghemat penggunaan anggaran negara. Tiap tahun pula pemerintah gagal melakukan penghematan. Sebagai contoh, Fitra mengambil data kenaikan pos belanja perjalanan dinas.

Yuna berujar di tahun 2009 APBN menganggarkan Rp 2,3 triliun untuk belanja perjalanan dinas. ‘’Apa yang terjadi, di APBN Perubahan angkanya melonjak jadi Rp 12,7 triliun,’’ katanya, Selasa (19/10).

Sementara realisasi belanja perjalanan dinas di sepanjang 2009 tercatat mencapai angka Rp 15,1 triliun. Pos belanja perjalanan dinas tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp 16,2 triliun. Pada perubahan APBN 2010, terdapat kenaikan jadi Rp 19,5 triliun. Bagaimana dengan anggaran perjalanan dinas seluruh instansi pemerintah di tahun depan? Yuna berujar, rancangan APBN 2011 sudah mematok angka Rp 20,9 triliun. ‘’Ini bukti kalau penghematan adalah politik kosmetik pemerintah,’’ kritik Yuna.

Pos belanja perjalanan dinas hanya satu mata anggaran yang dengan mudah bisa dilihat. Tak cuma melebihi bujet, BPK menemukan anggaran perjalanan yang ternyata fiktif. Yuna menambahkan, rencana penghematan yang diutarakan presiden bak manis di bibir saja tetapi praktiknya tidak pernah terwujud.

Dalam waktu dekat, Fitra bersama koalisi LSM untuk APBN berencana menyambangi DPR meminta perhatian dewan. Koalisi LSM berharap dewan turut mengkritisi serta mengawasi penggunaan APBN yang hemat dan tepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika