REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pengaruh perempuan dalam kebijakan pemerintah lokal cukup tinggi, sehingga sistem pemerintahan menjadi semakin inklusif, demokratis, dan bebas dari kekerasan, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dyah Mutiarin.
"Adanya wanita dalam dunia politik dan pemerintahan memberikan peluang transformasi kepemimpinan dengan menempatkan hal baru dalam agenda politik," katanya pada seminar 'Women in Local Governance and it's Contribution to Good Governance: Chalenges and Models to Global Governance' di Yogyakarta, Jumat (15/10).
Selain itu, pengalaman yang berhubungan dengan perempuan juga memberikan perspektif baru dalam isu pemerintahan lokal dan definisi ulang prioritas politik yang mencerminkan dan merujuk pada nilai. Ia mengatakan, fakta menunjukkan pemerintahan lokal telah menjadi arena di mana perempuan dapat memasuki dunia politik.
Perempuan berhasil menjadi politisi mengingat mereka memperoleh suara melalui kepemimpinan dan partispasinya.
"Pada abad ke-21 peran wanita di berbagai sektor telah berkembang terutama dalam sektor pemerintahan lokal. Kondisi itu menunjukkan perkembangan kesadaran mengenai persamaan hak antara pria dan wanita dan hal ini merupakan fenomena global di mana wanita memiliki hak untuk sukses seperti pria," tuturnya.
Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Suryawidati mengatakan, bagi sebagian kalangan perempuan masih dianggap warga kelas dua. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan atau tidak berkompeten di bidang politik, dan hanya unggul di wilayah domestik.
Padahal, perempuan juga memiliki peran sebagaimana laki-laki di bidang pemerintahan. Untuk itu, kesetaraan gender perlu diupayakan kepada berbagai kalangan agar ruang kesempatan bagi perempuan semakin luas. Menurut dia, kesetaraan gender perlu diupayakan oleh berbagai pihak mulai dari kaum perempuan itu sendiri yang harus diberikan pemahaman mengenai kesetaran gender, bahwa perempuan memiliki posisi dan hak yang sama di berbagai bidang seperti laki-laki.
Selain itu, kaum laki-laki juga perlu diberikan pemahaman agar melakukan upaya untuk mendukung kesetaraan gender. "Para pembuat atau pengambil kebijakan mulai dari pemerintahan hingga kalangan partai politik agar menempatkan ruang bagi perempuan sehingga memudahkan upaya untuk kesetaraan gender di pemerintahan," katanya.
Ia mengatakan, peran perempuan harus dimaksimalkan agar mempengaruhi tata kelola daerah yang berorientasi pada pembangunan kesetaraan gender. "Oleh karena itu, perempuan harus memiliki rasa percaya diri yang kuat terkait kesetaraan gender. Jika perempuan semakin berkualitas akan semakin memperkuat tata kelola daerah," katanya.
Seminar diselenggarakan oleh International Class of Governmental Study Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Pascasarjana UMY bekerja sama dengan Woman Study Center University Sains Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika