REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsuddin, menilai, kultur masyarakat yang masih berorientasi ke darat (kontinental) tanpa disadari menghambat pengelolaan wilayah negara yang memiliki karakteristik berbasis maritim.

"Kultur negara maritim yang kurang mengakar, ini berdampak terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang kita miliki yang tersebar di laut, terutama di zona tambahan, ZEE, Landas Kontinen, Laut Bebas, dan di Laut Dalam," kata Sjafrie saat membuka seminar TNI AL terkait Uncloss 1982, di Balai Samudera, Jakarta Timur, Rabu (13/10).

Menurut Sjafrie,  konteks geopolitik dan geostrategi Indonesia, yang terletak pada posisi silang dari lintas utama internasional serta berbatasan dengan 10 negara, memiliki implikasi pertahanan yang patut dicermati. Hubungan antarnegara selalu ditentukan oleh dinamika kepentingan yang dapat berubah setiap waktu. Kondisi yang dinamis tersebut juga mempengaruhi karakteristik ancaman pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.

"Perlu kesiap-siagaan dari segala lini, serta kesungguhan dalam pengelolaan atas wilayah yang kita miliki ini.  Wilayah laut yang kita miliki sangat luas, namun pengelolaannya belum optimal," Sjafrie mengingatkan.

Sjafrie melihat gap atau kesenjangan pembangunan, yakni antara kenyataan sebagai negara kepulauan yang berbasis maritim dengan cara pandang yang mempengaruhi dimensi pengelolaan wilayah negara.        

Sjafrie menambahkan, mengacu pada kondisi geografi kepulauan Indonesia yang bercirikan maritim tersebut, di mana bagian wilayah terbesar dan terluar yang harus dipertahankan adalah laut, maka perlu adanya strategi dasar negara maritim yang sejalan dengan doktrin pertahanan negara.   ''Implementasi dari strategi maritim tersebut adalah mewujudkan kekuatan maritim yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika