REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi independen untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap nelayan. Wapres menilai upaya ini perlu untuk mendorong pengelolaan laut agar para nelayan dapat meningkatkan kemampuan serta memperluas jaringan kerja samanya.
"Nanti dicoba dilakukan penjajakan juga melakukan kerja sama selain yang otoritasnya, tapi juga BUMN-nya yang memang ditugasi untuk menangani masalah ketahanan pangan termasuk itu masalah perikanan. Tapi harus dimulai pembentukan korporasi-korporasi itu sehingga dia (nelayan) bisa misalnya untuk kredit kapalnya yang besar kan bisa difasilitasi," kata Ma'ruf dikutip dalam siaran persnya usai audiensi dengan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Kamis (15/4).
Wapres meyakini melalui korporasi, pengelolaan hasil laut akan semakin terarah dan nelayan pun dapat memperoleh bimbingan dalam meningkatkan kapasitasnya. Sehingga dalam jangka panjang, hasil-hasil tangkapan laut akan semakin baik kualitasnya dan memiliki daya saing di pasar global. Mulai dari cara penangkapan, cara memperoleh kredit usaha rakyat, maupun kapalnya.
"Kita bisa mengembangkan untuk diarahkan ke ekspor, namun memang kita harus upayakan kualitas ikan kita itu baik, sehingga produknya bisa diterima di pasar global, tidak hanya nasional tapi juga global," ujar Wapres.
Wapres pun mengimbau agar SSNU sebagai sebuah organisasi yang menaungi nelayan-nelayan, dapat memulai langkah pemberdayaan ini dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait sehingga kemampuan dan kesejahteraan nelayan di bawah naungan SSNU dapat terangkat.
Selain itu, kerja sama perlu dilakukan dengan berbagai lembaga, baik yang sifatnya otoritas maupun juga lembaga keuangan perbankan khususnya masalah teknologi perbaikan mutu inovasi. "Kemudian pengorganisasiannya melakukan upaya-upaya korporasi dan kalau itu bisa dilakukan insya Allah ada hasilnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika