REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk turun langsung menangani konflik yang marak di berbagai daerah. Sebagai Kepala Negara, Presiden harus mengawasi langsung pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Nasir Jamil, Ahad (3/10). "Kami prihatin. Pengamatan secara kasat mata, sepertinya rakyat tidak ada yang mengurus," ungkap Nasir. 

Hal itu, menurut politikus PKS ini, membuat masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri karena penegakkan hukum sudah tak lagi dipercaya. Nasir menambahkan, kondisi tersebut berbahaya bagi kelangsungan negara.

Ia mencontohkan, konflik yang terjadi di Jl Ampera, Jakarta selatan pekan lalu itu bermula karena masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan hidup. "Itu karena mereka tidak punya jaminan hidup dari negera," katanya. 

Presiden sebagai eksekutif harus memastikan pemerintah di daerah bisa mengelola masyarakatnya. Dalam tataran praktik, Nasir mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa membuat pilot project kecamatan 'sadar hukum'. 

"Melalui satu kecamatan itu dijadikan percontohan bagaimana mengelola masyarakat agar taat hukum," imbuh Nasir. Penegak hukum, ia menegaskan, harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika