REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yusril Ihza Mahendra, mengajukan Megawati, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai saksi dalam kasus sisminbakum (sistem administrasi badan hukum).
Sampai saat ini sudah ada dua mantan pejabat itu yang bersedia untuk datang. "Kwik Kian Gie sudah setuju, Jusuf Kalla juga sudah setuju," ujar Yusril ketika berkunjung ke Republika, Kamis (30/09).
Sedangkan untuk Megawati masih harus melakukan beberapa pertemuan lagi dan SBY memang tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi meskipun demikian, dia berharap Kejaksaan bisa memanggil SBY untuk didengar keterangannya.
Saat mengajukan nama-nama ini, Yusril sadar akan ada implikasi politik yang akan ikut serta. Meskipun tidak menjelaskan implikasi itu, akan tetapi dia akan tetap mengajukan nama-nama besar tersebut. Sebab sesuai dengan KUHAP, saksi wajib diajukan dan Kejaksaan wajib untuk memanggil saksi-saksi tersebut.
"Kita tunggu saja mereka dipanggil. walaupun ada implikasi politiknya, saya tetap berada pada jalur hukum yang benar," katanya.
Selain sebagai bentuk penegakan hukum, para saksi itu penting dihadirkan untuk bisa menjelaskan latar belakang munculnya sisminbakum tersebut. Orang-orang tersebut dapat menerangkan bahwa kehadiran sistem tersebut sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam situasi krisis untuk memulihkan situasi ekonomi nasional yang hancur. "Tidak mungkin kita biarkan ekonomi hancur," kenang Yusril ketika itu.
Pada saat rapat kebinet untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara itu, dalam salah satu sarannya Dewan Ekonomi Nasional meminta pemerintah membenahi keterlambatan pembentukan perseroan. Perizianan pembentukan perusahan yang lebih cepat diharapkan mampu membantu mengembalikan ekonomi. Saat itu ada sekitar 14.000 permohonan perseroan yang mandek.
"Jadi kritik mereka tidak mungkin ada recovery economy tanpa investasi. Investasi tidak ada artinya tanpa perusahaan," ujar Yusril.
Berdasarkan kritik dan saran itu, sistem online untuk administrasi perusahaan pun dibangun. Karena pemerintah tidak mempunyai uang, maka dicarilah investor yang mau memberikan dananya. Saat dana sudah ada, kerjasama kemudian dibangun dengan koperasi. Selama sistem ini beroperasi dampak yang dihasilkan sangat signifikan dari sisi ekonomi. Karena ribuan perusahan mendaftar dan mampu memperbaiki roda ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika